detikNews
2019/10/01 06:01:08 WIB

Pro-kontra

Kontroversi RUU P-KS, Anda Mendukung Atau Menolak?

Tim detikcom - detikNews
Halaman 2 dari 7
Kontroversi RUU P-KS, Anda Mendukung Atau Menolak? Foto ilustrasi (Grandyos Zafna/detikcom)

1. Judul dinilai bermasalah

RUU ini sudah dipermasalahkan sejak dari judulnya. Penggunaaan istilah 'kekerasan' dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dinilai problematis. Euis Sunarti pada Kamis (14/2/2019) menyuarakan hal ini.

"Jadi inilah yang kemudian kita meminta untuk diperbaiki namanya. Jadi istilahnya itu ada teman-teman menyarankan (RUU PKS diubah menjadi) RUU tentang Penghapusan Kejahatan Seksual," kata Euis.

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mengatakan saat ini pembahasan RUU P-KS menemui jalan buntu. Ia menyebut saat ini anggota Panja RUU P-KS masih berdebat soal judul yang tepat untuk RUU tersebut. Judul bakal mempengaruhi isi RUU. Ia mengatakan beberapa usul judul dari anggota Panitia Kerja (Panja) di antaranya 'RUU Penghapusan Tindak Pidana Kekerasan Seksual' dan 'RUU Pemberantasan Tindak Pidana Kejahatan Seksual'.

"Karena judul akan mempengaruhi substansi UU itu sendiri. Kami sebetulnya menginginkan seharusnya segera dibahas kembali. Saya sudah sampaikan ke pimpinan komisi untuk diagendakan pembahasan dan disampaikan terbuka pandangan fraksi," kata Ace kepada wartawan, Senin (23/9/2019).

2. Hoax Legalkan Zina

RUU P-KS sempat diisukan melegalkan zina. Menurut Euis Sunarti, RUU tersebut seolah melegalkan pelacuran karena tidak mengatur larangan perzinaan dalam RUU P-KS itu. Dia menyoroti soal 'persetujuan' sebagai indikator hubungan seksual itu termasuk kekerasan atau tidak. Bila seks dilakukan dengan persetujuan maka itu bukan kekerasan seksual.

Tengku Zulkarnain juga pernah menyatakan bahwa pemerintah akan menyebarkan pelegalan zina lewat RUU ini. Dia menyebut pemerintah akan melegalkan zina dan menyediakan alat kontrasepsi untuk muda-mudi apabila RUU tersebut disahkan.

"... Pelajar, dan mahasiswa, dan pemuda yang belum nikah yang ingin melakukan hubungan seksual, maka pemerintah mesti menyediakan alat kontrasepsi untuk mereka. Anak-anak muda yang belum nikah kepengen berzinah, pemerintah harus menyediakan kondomnya supaya tidak hamil di luar nikah," kata Tengku Zulkarnain dalam video yang beredar seperti dilihat detikcom.

Kritikan dari sejumlah pihak tertuju Tengku Zulkarnain. Sampai akhirnya, melalui akun Twitter @ustadtengkuzul, Selasa (12/3), Ustaz Tengku Zul mencabut pernyataannya dan menyampaikan permintaan maaf. Dalam situs resmi Kementerian Komunikasi dan Informatika, cuitan Tengku Zul soal itu dinyatakan hoax.

Kontak Informasi Detikcom
Redaksi: redaksi[at]detik.com
Media Partner: kerjasama[at]detik.com
Iklan: sales[at]detik.com
News Feed