Jumat 02 Agustus 2019, 16:45 WIB
Pro-Kontra
Muncul Wacana Ganjil Genap untuk Motor, Setuju atau Tidak?
Foto ilustrasi (Rengga Sancaya/detikcom)
FOKUS BERITA:
Bahaya Polusi Jakarta
Jakarta -
Udara Jakarta dinilai tidak sedang baik-baik saja. Demi mengusir polusi, pembatasan arus lalu lintas berdasarkan nomor ganjil-genap kendaraan bermotor akan diperluas area penerapannya. Ada pula wacana baru yang sedang dikaji yaitu sepeda motor juga bakal kena sistem ganjil-genap.
"Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor. Karena sekarang berdasarkan data, dari hasil implementasi ganjil-genap selama enam bulan kemarin, itu sepeda motor itu 72 persen lebih," kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).
Dia menjelaskan, 70 persen polutan bersumber dari gas buang kendaraan bermotor. Dari 100% kendaraan bermotor yang menjejali Jakarta, 72%-nya adalah sepeda motor.
Berdasarkan evaluasi, pengendara mobil justru beralih ke motor ketika ganjil genap diberlakukan. Padahal, mereka sebenarnya diharapkan berganti moda ke transportasi publik.
Sempat beredar pula informasi berlogo Dishub DKI bahwa ganjil-genap akan diperluas termasuk untuk motor. Dishub DKI meminta warga menunggu informasi resmi terkait wacana itu.
Di sisi lain, sepeda motor adalah transportasi yang vital bagi masyarakat ibu kota. Ojek online (ojol) sepeda motor ada di mana-mana. Komunitas ojol menjadi yang pertama bersuara menentang wacana ganjil-genap untuk sepeda motor.
"Saya kurang setuju apabila dilakukan ganjil genap untuk sepeda motor. Kalau dibatasi, maka akan merepotkan masyarakat sendiri. Yang paling cepat kena dampak adalah ojek online," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda), Igun Wicaksono.
Pada dasarnya, Garda setuju dengan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, namun bukan roda dua yang menjadi sasaran. Pembatasan lebih baik diterapkan ke kendaraan yang kurang lain jalan dan menyebabkan polusi udara. Pembatasan kendaraan juga perlu diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang memadai.
"Seharusnya Pemprov DKI juga mengimbangi pembatasan kendaraan dengan mode transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi. Selama moda transportasi umum belum memenuhi kriteria itu, saya yakin pembatasan kendaraan akan menuai penolakan dari masyarakat," ujar Igun.
Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda bila ganjil-genap diberlakukan untuk sepeda motor?
Simak Juga 'BMKG: Juni - September Polutan Lebih Tinggi':
(dnu/imk)
"Ini termasuk yang kami diskusikan. Tentu kita akan kaji lebih lanjut ya bagaimana dengan sepeda motor. Karena sekarang berdasarkan data, dari hasil implementasi ganjil-genap selama enam bulan kemarin, itu sepeda motor itu 72 persen lebih," kata Syafrin kepada wartawan, Jumat (2/8/2019).
Dia menjelaskan, 70 persen polutan bersumber dari gas buang kendaraan bermotor. Dari 100% kendaraan bermotor yang menjejali Jakarta, 72%-nya adalah sepeda motor.
Berdasarkan evaluasi, pengendara mobil justru beralih ke motor ketika ganjil genap diberlakukan. Padahal, mereka sebenarnya diharapkan berganti moda ke transportasi publik.
 Foto: Beredar info ganjil genap di Fatmawati dan Salemba (Instagram Dishub DKI) |
Sempat beredar pula informasi berlogo Dishub DKI bahwa ganjil-genap akan diperluas termasuk untuk motor. Dishub DKI meminta warga menunggu informasi resmi terkait wacana itu.
Di sisi lain, sepeda motor adalah transportasi yang vital bagi masyarakat ibu kota. Ojek online (ojol) sepeda motor ada di mana-mana. Komunitas ojol menjadi yang pertama bersuara menentang wacana ganjil-genap untuk sepeda motor.
"Saya kurang setuju apabila dilakukan ganjil genap untuk sepeda motor. Kalau dibatasi, maka akan merepotkan masyarakat sendiri. Yang paling cepat kena dampak adalah ojek online," kata Ketua Gabungan Aksi Roda Dua Indonesia (Garda), Igun Wicaksono.
Pada dasarnya, Garda setuju dengan kebijakan pembatasan kendaraan bermotor, namun bukan roda dua yang menjadi sasaran. Pembatasan lebih baik diterapkan ke kendaraan yang kurang lain jalan dan menyebabkan polusi udara. Pembatasan kendaraan juga perlu diimbangi dengan ketersediaan transportasi umum yang memadai.
"Seharusnya Pemprov DKI juga mengimbangi pembatasan kendaraan dengan mode transportasi yang lebih aman, nyaman, dan terintegrasi. Selama moda transportasi umum belum memenuhi kriteria itu, saya yakin pembatasan kendaraan akan menuai penolakan dari masyarakat," ujar Igun.
Bagaimana pendapat Anda? Setujukah Anda bila ganjil-genap diberlakukan untuk sepeda motor?
Simak Juga 'BMKG: Juni - September Polutan Lebih Tinggi':
(dnu/imk)
