.webp)
Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Mohammad Toha, meminta agar pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) pilkada saat Ramadan ditinjau ulang. Anggota Komisi II DPR F-PKS Mardani Ali Sera meminta PSU tetap pada keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Dimundurkan setelah lebaran juga pasti ada kondisi tidak ideal. Karena PSU semua lebih mudah mestinya. Jadi sederhanakan. Ikut keputusan MK saja," ujar Mardani lewat pesan singkat kepada detikcom, Senin (3/3/2025).
Menurut Mardani, keputusan MK final dan mengikat. Sehingga pelaksanaan PSU dengan ketentuan waktu yang telah diputuskan MK wajib hukumnya dilaksanakan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bab kesibukan pasti berpengaruh khususnya PSU di kota. Tapi memundurkan berakibat kian lamanya rakyat setempat mendapatkan pemimpin definitif. Semua ada kelebihan dan kekurangan," katanya.
Diketahui, sebanyak 24 daerah akan menggelar PSU. Perinciannya, 15 PSU dilaksanakan di seluruh TPS dan 9 PSU dilaksanakan di sejumlah TPS.
Adapun untuk waktu pelaksanaannya berbeda-beda, paling terdekat adalah dengan tenggal waktu atau batas maksimal tanggal 26 Maret 2025. PSU dengan tenggat waktu 26 Maret yakni PSU di seluruh daerah di Kabupaten Magetan, PSU di sejumlah TPS di Kabupaten Barito, Kabupaten Siak Riau, dan rekapitulasi ulang di Kabupaten Puncak Jaya.
Sebelumnya, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKB, Mohammad Toha, meminta agar pelaksanaan PSU pilkada pada bulan Ramadan ditinjau ulang. Toha menyebutkan jangan sampai pelaksanaan PSU justru mengganggu aktivitas lain.
"Bulan puasa itu bulan yang baik, untuk meningkatkan ketakwaan, berperilaku lebih baik, termasuk untuk memilih calon pemimpin yang baik dan tepat, tapi bila waktunya mengganggu konsentrasi satu sama lain, maka sebaiknya ditunda," kata Toha dalam keterangan tertulis, Senin (3/3).
Simak juga Video: Komisi II DPR Rapat dengan Kemendagri-KPU, Bahas PSU & Diskualifikasi Cakada
(isa/dnu)
