.webp)
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI, Bima Arya, mengatakan penyetopan penyaluran bantuan sosial (bansos) saat pemilihan kepala daerah (pilkada) 2024 berdampak positif. Bima Arya menyebut langkah ini efektif menekan angka pelanggaran saat pemilu berlangsung.
"Ketika kita menyepakati di DPR untuk menghentikan bansos, itu di lapangan terjadi efek yang kita monitor, yaitu berkurangnya konflik-konflik aduan karena bansos," kata Bima Arya kepada wartawan usai acara ekspose Indeks Kepatuhan Etik Penyelenggara Pemilu (IKEPP) DKPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Kamis (30/1/2025).
Dia menjelaskan banyak kekhawatiran yang timbul akibat potensi penyaluran bansos saat Pemilu. Namun setelah aturan penyetopan bansos diterapkan, konflik dalam pelaksanaan Pemilu pun berkurang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tadinya itu kan semua khawatir akan disiram oleh bansos. Tapi ketika ada itu maka mengerem. Ketika mengerem maka aduannya lebih berkurang, potensi konfliknya juga berkurang," ungkapnya.
Meski begitu, dia menyebut penghentian penyaluran bansos ini baru salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan Pemilu. Kemendagri terus berupa melakukan langkah-langkah pencegahan konflik Pemilu termasuk dari adanya praktek politik uang.
"Tapi kan itu hanya salah satu instrumen saja. Tapi ke depan tentu kita harus betul-betul pastikan bahwa politik uang ini bisa dijaga dalam berbagai hal. Itu bansos ini salah satu bentuk saja, tetap ada banyak format-format lain yang harus kita antisipasi ke depan," pungkasnya.
Simak juga Video: Mendagri Akan Buat Surat Edaran Larang Pembagian Bansos Jelang Pilkada
