.webp)
Politikus PDI Perjuangan Aria Bima kritik wacana Kepala Daerah dipilih oleh DPRD. Aria menyebut efektivitas anggaran tak tepat dijadikan alasan.
Hal itu disampaikan dalam dialog dan launching buku "Selamat Datang Otokrasi: Pemilu, Kekuasaan, dan Kemunduran Demokrasi", Novotel Cikini, Jakarta Pusat, Jumat (20/12/2025). Aria Bima mengatakan jika DPRD berasal dari unsur Koalisi Indonesia Maju (KIM) maka selesai pemilihan gubernur itu.
"Muncul lah kemarin saya juga hadir di ulang tahun Golkar, muncul yang namanya Pemilu dikembalikan pada DPRD. Saya mikir, saya nunggu. Nah, kalau DPRD terus di-KIM Plus-kan lagi, selesai," katanya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut kalaupun ada perubahan sistem Pilkada, maka alasan yang digunakan harus tepat. Menurutnya, persoalan ini akan jadi pembicaraan mendalam di Komisi II DPR RI.
"Motif untuk membalikkan pada DPRD itu, itu memang sila ke-4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, tidak bisa dibantah. Sekarang tergantung argumentasinya. Kalau argumentasinya hanya sekedar efisiensi anggaran, nggak bisa," tutur Aria Bima.
"Nggak bisa, ya. Kita harus tahu bahwa Pilkada secara langsung itu sebagai akibat dari sentralisasi ke desentralisasi dengan otonomi daerah. Yang mana kita ingin Indonesia itu bukan Jawa atau Jakarta, itu geret (menggeret) 36 provinsi dengan 500 kabupaten-kota, nggak," tambahnya.
Aria Bima menyebut perubahan sistem Pilkada harus dipertimbangkan plus dan minusnya. Ia mengatakan pemilihan bukan hanya melahirkan seorang kepala daerah, tetapi pemimpin yang bisa mengajak rakyat untuk produktif mengembangkan ekonomi.
"Nah, waktu kita bicara soal desentralisasi, kita itu punya pengin bahwa 37 provinsi, 504 kota-kabupaten ini menjadi loko sekaligus gerbong," ujar Aria Bima.
"Maka kita butuh pemimpin, tidak hanya kepala daerah, yang mampu memberikan motivasi, partisipasi rakyat untuk lebih produktif membangun ekonomi di daerahnya," tambahnya.
Baca juga: Menyiasati Mahalnya Demokrasi di Indonesia |
Menurutnya pemilihan gubernur oleh DPRD juga menuntut partai untuk bersikap profesional. Ia mengatakan tokoh-tokoh yang dikenal oleh publik lahir dari partai yang berkualitas.
"Munculnya Ahok, munculnya Jokowi, munculnya Bu Risma, munculnya Azwar Anas, munculnya teman-teman dari Golkar, dari NasDem, adalah orang-orang yang keluar dengan berbagai hal yang menyangkut proses legitimasi prosedur yang ada," imbuhnya.
Simak juga Video 'Alasan Tito Sebut Gubernur Dipilih DPRD Juga Bentuk Demokrasi':
