.webp)
Ketua Umum (Ketum) PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin berbicara soal pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Menurutnya, seluruh pihak harus berupaya menghadirkan demokrasi yang efektif.
Hal itu disampaikan Cak Imin saat ditanya mengenai kabar bahwa PKB tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Pertimbangan itu, lantaran pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi.
"Semuanya harus memikirkan cara-cara supaya demokrasi kita efektif, sehat, tidak menggunakan uang, dan tidak menggunakan berbagai cara yang non dmeorkatis," kata Cak Imin kepada wartawan du Hotel Sultan Jakarta, Sabtu (30/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Cak Imin juga menyayangkan adannya politik uang atau money politic mewarnai Pilkada serentak 2024. Dia mengaku mendapat kabar bahwa untuk bisa mengamankan satu suara rakyat, dibutuhkan minimal Rp300 ribu.
"Hasil survei (mengungkap), pakai uang itu minimal Rp300 ribu baru bisa diterima. Kalau cuman Rp100 ribu enggak akan diterima oleh rakyat," beber Cak Imin.
Kendati begitu, Cak Imin menuturkan telah berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi tersebut. Mereka turut membahas perihal perbaikan pada sistem Pilkada.
"Kita berharap sistem pemilihan kita harus dievaluasi sehingga tidak berbiaya tinggi dan saya juga sempat diskusi dengan pak presiden," tutur Cak imin.
"Bagaimana agar pembelajaran pilkada kali ini dalam konteks penyempurnaan sistem dan penyempurnaan paket UU pemilu dan paprol, UU politik, itu masuk dalam perbaikan-perbaikan sehingga tidak mengurangi kemuliaan kompetisi yang sehat," terangnya.
Presiden Prabowo, lanjut Cak Imin, menyatakan akan berkomitmen untuk memperbaiki dan menyempurnakan sistem dalam kontestasi politik di Indonesia.
"Ya beliau (Prabowo mengatakan) ayo kita sempurnakan melalui undang-undang," imbuh Cak Imin.
Sebelumnya, Ketua Fraksi PKB di DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan partainya tengah mengkaji agar gubernur nantinya dipilih oleh DPRD. Dia mempertimbangkan hal ini lantaran pelaksanaan pilkada yang berbiaya tinggi.
"Ya, karena itu berbiaya tinggi. Bayangkan misalkan di Jawa Barat itu satu Pilgub itu Rp 1,9 triliun. Sekarang kalau dibuat sekolah jadi berapa sekolah itu? Untuk di Jawa Barat saja," kata Jazilul usai menghadiri acara 'Perempuan Bangsa' Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Waketum PKB ini menyebut uang yang dikeluarkan saat pemilu bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia menyebut ada baiknya pemilihan gubernur dilakukan oleh DPRD masing-masing wilayah
Jazilul menilai pemilihan gubernur dengan pilkada tak efektif secara pendanaan. Ia menyebut peran dari gubernur hanya sebagai koordinator.
"Contoh ya, itu belum lagi di kabupaten atau provinsi yang kecil, di Papua misalkan di NTT, coba dihitung, berapa itu biayanya. Jangan-jangan itu tidak efektif hanya untuk calon gubernur yang fungsinya hanya fungsi koordinator karena kita kan rezimnya otonomi daerah. Nanti dicari saja mekanismenya apa, ditunjuk pusat atau apa gitu supaya efektif aja pembiayaannya," tambahnya.
Simak juga video: Ma'ruf Amin Tak Masalah Cak Imin Gagal Jadi Wapres
