Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024 tinggal menghitung hari. Skema pengamanan telah disiapkan dengan menyebar jutaan personel gabungan ke sejumlah wilayah di Indonesia. Personel terdiri dari TNI, Polri, dan unsur Pemerintah Daerah (Pemda).
Adapun puncak kontestasi Pilkada 2024 bakal digelar pada Rabu (25/11/2024). Kadiv Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan sebanyak 1.433.441 disiagakan untuk mengawal keamanan pesta politik tersebut.
"Total personel gabungan pengamanan Pilkada sebanyak 1.433.441 personel," kata Sandi Nugroho dalam keterangannya, Senin (25/11/2024).
Sandi mengatakan penyebaran personel ini dilakukan mulau dari tingkat pusat hingga ke daerah-daerah. Adapun total ada sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota yang akan menggelar Pilkada serentak.
"Baik yang ada di pusat maupun di daerah. Baik pasukan ataupun personel yang ada di daerah yang itu back up kemana saja dan apa saja yang dikerjakan sudah disiapkan," ucap Sandi.
Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada jajarannya untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak pada 27 November 2024 khususnya untuk wilayah yang rawan konflik hingga bencana.
Sigit menyebut pihaknya bersama instansi terkait sudah memetakan sejumlah wilayah yang dianggap rawan tersebut yang salah satunya di wilayah timur Indonesia.
"Di wilayah di Papua dan juga di wilayah yang paslonnya hanya dua dan juga wilayah-wilayah yang memiliki calon hanya satu orang. Tentu ini menjadi perhatian-perhatian lebih," ungkap Jenderal Sigit.
"Di samping itu juga wilayah-wilayah terjauh, terluar, yang secara geografi tentunya akan mengalami sedikit kesulitan dengan distribusi logistik dan juga tentunya pengawasan dari pengawas pemilu," lanjut dia.
Meski begitu, eks Kabareskrim Polri itu memastikan pihaknya telah menganalisa segala potensi yang ada. Dia mengaku Korps Bhayangkara telah siap mengawal pemungutan suara lusa.
"Saya kira beberapa hal yang secara umum bisa kita sampaikan bahwa untuk pengamanan pilkada kita memiliki Operasi Mantap Praja," jelas Sigit.
"Sementara untuk mengatasi potensi konflik, apakah itu konflik sosial lalu apakah konflik bencana termasuk juga terkait mengantisipasi terjadi potensi teror kita melaksanakan Operasi Aman Nusa. Semuanya tentunya telah memiliki tugas dan SOP yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota," pungkas dia.
(ond/dnu)