.webp)
Aliansi Pemuda dan Penggerak Desa Kabupaten Pati menegaskan komitmennya untuk mengawal pelaksanaan demokrasi yang bersih dari politik uang dan memastikan jalannya pemilu yang jujur dan adil. Hal ini disampaikan dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Aula Puri, Jalan Diponegoro, Kecamatan Pati.
Pertemuan ini dihadiri oleh Wahyu Putra, seorang tokoh penggerak desa sekaligus pemimpin aliansi. Aliansi ini menyoroti pentingnya menjadikan Pemilu Presiden dan Legislatif 2024 sebagai pembelajaran karena pemilu ini diwarnai dengan praktik politik uang di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Pati.
Menurut Wahyu, politik uang tidak hanya merusak tatanan demokrasi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan yang merugikan masyarakat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Praktik politik uang merusak integritas demokrasi dan melanggengkan ketimpangan sistem politik. Ini adalah tantangan besar yang harus kita hadapi bersama," ujar Wahyu dalam keterangan tertulis, Senin (18/11/2024).
Tak hanya soal politik uang, aliansi ini juga menyoroti Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan datang. Mereka menilai netralitas institusi, seperti TNI, Polri, KPU, dan Bawaslu, sangat penting untuk menjamin keadilan dalam pelaksanaan pemilu.
Dengan beberapa kandidat dengan latar belakang institusi keamanan, Wahyu menilai potensi intervensi merupakan isu yang harus diawasi dengan ketat.
"Kita tidak bisa membiarkan netralitas institusi terancam, karena itu adalah fondasi kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi," tegasnya.
Lebih lanjut, aliansi ini mendukung penuh penerapan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PPU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya netralitas pejabat daerah, ASN, kepala desa, serta aparat keamanan dalam pemilu. Wahyu menegaskan bahwa implementasi putusan ini harus diawasi secara serius untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses pemilu.
"Putusan ini adalah langkah maju dalam menjaga keadilan pemilu. Semua pihak harus berkomitmen menjalankannya tanpa kompromi," tambahnya.
Sebagai generasi muda yang lahir dari desa-desa di Kabupaten Pati, aliansi ini merasa memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi garda terdepan dalam mencegah praktik politik uang dan pelanggaran lainnya.
Mereka berkomitmen untuk bekerja sama dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat.
"Dari Pati, kami berdiri tegak sebagai penjaga demokrasi. Demi masa depan bangsa, kami akan terus bergerak," pungkas Wahyu.
(ega/ega)
