.webp)
Calon Gubernur (cagub) Jakarta, Pramono Anung, berjanji akan membebaskan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi rumah dengan nilai di bawah Rp 2 miliar. Menurut Pramono, pembebasan PBB bagi rumah di bawah Rp 2 miliar mengikuti kebijakan di era Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Hal itu disampaikan Pramono di hadapan warga Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (15/11/2024). "Dulu zamannya Ahok, rumah Rp 1 miliar bebas, zaman Mas Anies Rp 2 miliar bebas, sekarang tiba-tiba semuanya ditarik, betul kan? Kalau saya pakai Rp 2 miliar, saya akan, Rp 2 miliar ke bawah saya bebaskan," jelas Pramono.
Pramono beralasan pembebasan PBB untuk rumah di bawah Rp 2 miliar bisa dilakukan. Dia menyebut kontribusi penerimaan daerah dari PBB di Jakarta tidak terlalu signifikan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kenapa? Sebenarnya kontribusi Jakarta dari PBB tidak besar, yang besar dari aktivitas bisnis perpajakan," ucapnya.
Selain penarikan PBB, warga Cengkareng juga mempertanyakan kepemimpinan Jakarta di bawah Pramono Anung yang berpeluang akan berbeda dengan pemerintah pusat. Pramono menjelaskan beberapa Gubernur DKI Jakarta kerap memiliki perbedaan dengan pemerintah pusat, namun hal itu bukanlah suatu masalah.
"Hampir semua gubernur di Jakarta ini, yang pemilihan serentak, engga pernah sama dengan pemerintah yang sedang berkuasa di pusat. Ketika pak Jokowi gubernurnya, Pak SBY (Presiden), ketika Mas Anies gubernurnya, (Presiden) Jokowi, ketika Pramono Anung gubernurnya, (Presiden) Prabowo," ucapnya.
Pramono memastikan bisa bekerja dengan siapapun termasuk dengan pemerintah pusat di era Presiden Prabowo Subianto. Dia mengatakan tidak memiliki musuh dalam politik.
"Dan tidak ada masalah, saya yakin hakul yakin bisa berkerja baik dengan siapapun, karena track record saya ini bisa bertemu siapa saja, nggak ada hambatan pribadi. Karena memang saya dalam berpolitik hampir tidak punya musuh," jelasnya.
(ygs/ygs)
