.webp)
Dewan Pakar Perkumpulan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Hamdi Muluk mengatakan ada sejumlah alasan pihaknya memberikan sanksi terhadap Poltracking. Pihaknya pun membantah bahwa Dewan Etik Persepsi sengaja menarget Poltracking.
Hal itu diungkapkan olehnya dalam acara 'Ekspose Data dan Penjelasan Terkait Kronologi, Standar Pemeriksaan, Rincian Pemeriksaan dan Hasil Putusan Dewan Etik PERSEPI Terhadap Poltracking Indonesia dan Lembaga Survei Indonesia' di Hotel Mercure Simatupang, Lebak Bulus, Jakarta, beberapa waktu lalu.
"Poltracking tidak berhasil menunjukkan data asli yang di-export dari aplikasi sistem survei saat pemeriksaan sehingga Dewan Etik tidak bisa memastikan kesahihan data survei," kata Hamdi dalam keterangan, Minggu (10/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara untuk alasan kedua yakni, adanya ketidaksesuaian antara data valid yang hanya sebesar 1.652 yang ditemukan dalam pemeriksaan sementara Poltracking melaporkan data responden yang berhasil sebesar 2.000 sample.
"(Alasan ketiga) Manajemen data Poltracking yang berantakan karena adanya perbedaan antara dataset 1 dan dataset 2," jelasnya.
Hamdi mengatakan alasan selanjutnya yakni terkait dengan proses penentuan sampel (RT terpilih) yang tidak mempertimbangkan prinsip randomness dan representativeness. Sebab pemilihan RT tidak menggunakan data resmi dari kelurahan.
"(Kelima) Dewan Etik berpendapat bahwa karena tidak adanya kepastian data valid, maka hasil survei juga tidak bisa dipastikan valid," ungkapnya.
Terakhir, dia menjelaskan ketidakpastian tersebut membuat hasil survei tidak bisa diaudit.
"Ketidakpastian ini membuat hasil survei tidak bisa diaudit, tidak bisa dipastikan kebenarannya," tuturnya.
Selain itu, Hamdi Muluk membantah bahwa ada anggota Dewan Kode Etik Persepi yang sengaja mengincar Poltracking.
"Tidak benar adanya jika Dewan Etik mengincar Poltracking. Kami bahkan sampai meminta 3 kali keterangan dari Poltracking baik itu dari zoom, tatap muka, hingga keterangan tertulis," jelas Hamdi Muluk.
Sebelumnya, Poltracking Indonesia melalui Direktur Poltracking Indonesia Masduri Amrawi mengatakan bahwa pihak mereka sudah diincar oleh pihak dewan etik
"Sejak awal Poltracking sudah ditarget oleh oknum Dewan Kode Etik," ujar Masduri dalam jumpa pers di Jakarta, Jumat (8/11).
Tonton juga Video: Respons RK soal Persepi Beri Sanksi Poltracking Karena Beda Hasil Survei
