.webp)
Menko Polkam Budi Gunawan (BG) mengatakan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipasi jika ada kepala daerah yang pelantikannya molor. BG mengatakan pelantikan kepala daerah bisa saja mundur jika banyak gugatan hasil Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"Biasanya belajar dari pengalaman, itu akan ada gugatan-gugatan sampai di tahap di MK ya, sehingga timeline bulan Februari pelantikan itu mungkin bisa molor, untuk daerah-daerah tertentu," kata BG di TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Minggu (10/11/2024).
Menurutnya, ada berbagai macam kemungkinan hasil dari gugatan di MK. Meski begitu, BG menjamin pihaknya telah menyiapkan antisipasi agar pemerintahan di daerah bisa berjalan dengan baik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Isu-isu lain ya ada beberapa yang terkait kotak kosong. Itu juga menjadi perhatian kita," ujarnya.
Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pilkada 2024 rencananya digelar 7 Februari 2025. Sedangkan, pelantikan Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Walikota hasil Pilkada akan digelar 10 Februari 2025.
BG mengatakan pihaknya telah memetakan kerawanan lain yang mungkin terjadi di Pilkada 2024. BG mengatakan pihaknya akan mewaspadai daerah rawan saat Pilkada.
"Kalau Pilkada Serentak, kemarin kan sudah diumumkan. Ada daerah-daerah spot yang sangat rawan. Nah itu yang menjadi hal yang harus jadi kewaspadaan kita," ujarnya dia.
BG mengatakan pemerintah telah mengingatkan ASN untuk menjaga netralitas. Dia mengajak semua pihak untuk menyukseskan Pilkada.
"Terakhir netralitas. Sudah kami ingatkan kepada seluruh penyelenggara, dan aparat harus netral. Karena pertaruhan nama baik pemerintahan ini. Pemilu harus atau Pilkada serentak ini harus aman, lancar kemudian jurdil dan kondusif," tuturnya.
