.webp)
Calon Bupati Pandeglang nomor urut 1 Fitron Nur Ikhsan menanyakan soal penyebab adanya utang yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandeglang kepada Palang Merah Indonesia (PMI) dan vendor obat-obatan sebesar Rp 45 miliar. Dia bertanya ke cabup rivalnya, Raden Dewi Setiani.
Menurutnya, utang itu terjadi ketika Raden Dewi Setiani menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pandeglang. Utang itu berupa utang darah dan obat-obatan.
"Karena pernah menjabat sebagai kepala Dinas Kesehatan, saya melihat seperti ada kesulitan dihadapi oleh Dinas Kesehatan terkait manajemen rumah sakit, belakang ini mendapatkan informasi dari asesmen yang kita lakukan bahwa rumah sakit kita memiliki utang yang cukup besar, bukan Rp 1-2 miliar, angkanya hampir di atas Rp 46 miliar utang darah kepada PMI dan juga vendor obat," kata Fitron, Rabu (6/11/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Fitron merasa heran. Sebab menurutnya, pelayanan darah dan obat-obatan untuk pasien sudah ditanggung oleh BPJS kesehatan.
"Saya yakin ibu memiliki kesulitan di situ, kami ingin ibu menceritakan apa kesulitan, sehingga nanti akan sangat berguna bagi kami untuk bisa menghadapi persoalan ketika Fitron-Diana memimpin, karena agak tidak masuk di akal kami, mengapa masuk utang padahal ada klaim BPJS," tambahnya.
Dewi kemudian menjawab pertanyaan Fitron. Ia mengatakan hal itu terjadi karena adanya pengelolaan manajemen yang kurang optimal dan keterbatasan anggaran.
"Terkait dengan persoalan darah PMI, ini penyebabnya keterbatasan anggaran, juga pengelolaan yang kurang optimal, juga pelaporan yang tidak transparan, ini harus kita kuatkan," katanya.
"Kemudian ada pendampingan yang mana harus ada tim khusus yang terkait, ada tim dari pemerintah daerah, kemudian dari rumah sakit dan juga dari pemangku kepentingan, pengawasan keuangan di daerah," tambahnya.
Iing Andri Supriadi juga ikut membantu memberikan jawaban. Menurutnya, pertanyaan itu menjadi masukan bagi keduanya agar persolan itu tidak terjadi ketika Dewi-Iing memimpin.
"Pertanyaan ini tentu menjadi bagian dari masukan kepada Dewi Iing sehingga di masa kepemimpinan Dewi-Iing persoalan tersebut tidak terjadi lagi," katanya singkat.
Fitron kemudian merespons kembali jawaban dari Dewi. Ia mengatakan seharusnya sebagai pimpinan harus bisa mengambil keputusan yang cepat karena persoalan kesehatan menyangkut nyawa manusia.
"Persoalan darah dan vendor obat bukan persoalan setahun, tapi sudah menahun, kalau tadi persolannya adalah soal mis manajemen saya rasa sebagai seorang kepala dinas harus berani mengambil tindakan karena soal rumah sakit ini berbeda dengan urusan jalan, ini menyangkut nyawa manusia," katanya.
"Jadi kami merasa ini menjadi consern kami Fitron-Diana ketika ini miss-management maka kami akan memperbaiki manajemennya karena ketika kita berobat di rumah sakit itu klaimnya langsung dibayar oleh BPJS, darah kita dibayar, obat kita dibayar. Tapi ketika di rumah sakit mendapatkan obat harus keluar karena tidak ada lagi vendor yang suplai obat, maka pelayanan kesehatan pasti akan terganggu," tambahnya.
(dnu/dnu)
