.webp)
Calon Wakil Gubernur Jawa Timur nomor urut 3, Zahrul Azhar Asumta (Gus Hans) menyoroti peraturan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang seringkali memiliki perbedaan sudut pandang sehingga menyebabkan terjadinya tumpang tindih.
Hal tersebut disampaikan Gus Hans dalam debat publik kedua Pilgub Jatim, yang digelar di Ballroom Grand City Mall Surabaya, Minggu (3/11/2024).
Gus Hans berpendapat ke depan tidak perlu lagi terjadi pertentangan antara peraturan pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Menurutnya, hal tersebut terjadi karena tidak ada komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sehingga komunikasi adalah kunci utama untuk bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat andaikan ada peraturan daerah yang memang tidak sejalan. Mungkin karena ada suatu hal khusus misalnya kearifan lokal yang mungkin bisa diajukan kepada pemerintah pusat," tutur Gus Hans dalam keterangan tertulis, Senin (4/11/2024).
Gus Hans juga menekankan pentingnya memfasilitasi kearifan lokal dalam peraturan daerah yang dilakukan Pemerintah Provinsi. Hal itu akan mendorong terjadinya sinergi dan tidak lagi terjadi tumpang tindih antara peraturan pemerintah daerah dan pusat.
"Perlu adanya negosiasi terkait dengan kearifan lokal kita. Itulah manfaat atau fungsi dari pemerintah provinsi dalam menegosiasikan kepada pemerintah pusat demi memenuhi kearifan lokal," pungkasnya.
Simak juga Video 'Prabowo Bakal Beri Arahan ke Seluruh Kepala Daerah 7 November di Sentul':
