.webp)
Tiga cagub Jawa Timur (Jatim) 2024 menolak praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang masih terjadi dalam birokrasi. Ketiga cagub akan menerapkan digitalisasi birokrasi untuk mencegah KKN.
Cagub Jatim nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah mengatakan esensi dari birokrasi adalah melayani. Untuk itu, Luluk memastikan bahwa birokrasi harus bebas dari segala macam praktik korupsi.
Pernyataan Luluk ini kemudian ditimpali cagub nomor urut 3, Tri Rismaharini. Risma menceritakan saat menjadi pejabat di Pemkot Surabaya, melakukan digitalisasi dan terobosannya itu telah diterapkan oleh pemerintah pusat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pada tahun 2002 saya jadi Kabag bina pembangunan Surabaya saat itu saya menciptakan elektronik procurement dan e-budgeting yang pertama di Indonesia dan kemudian digunakan oleh pemerintah Indonesia 10 tahun setelah itu," jelas Risma dilansir detikJatim, Minggu (3/11/2024).
Sementara itu, cagub Jatim nomor urut 2, Khofifah Indarparawansa mengungkapkan bahwa digitalisasi telah ia laksanakan saat menjabat sebagai petahana bersama Emil Dardak. Khofifah kemudian menyebut program CETTAR (Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif).
"Kami sudah mencanangkan CETTAR Cepat, Efektif, Tanggap, Transparansi, dan Responsif, ini menjadi bagian penting untuk kemudian breakdown dalam SPBE sistem pemerintahan berbasis elektronik," terang Khofifah.
Baca selengkapnya di sini.
(rfs/dek)
