.webp)
Cawagub Banten nomor urut 2 Achmad Dimyati Natakusumah mengaku tidak ingin ada lagi monopoli di Banten. Dia menyebut jika terpilih nanti, dia akan menerapkan transparansi saat menjalankan pemerintahan.
Hal itu disampaikan Dimyati saat debat perdana di Auditorium Menara Bank Mega Kompleks Transmedia, Rabu (16/10/2024). Dimyati menjawab pertanyaan panelis 'apa langkah-langkah nyata yang akan dilakukan untuk mengoptimalkan keterbukaan sehingga mendorong transparansi dan partisipasi masyarakat?'.
Dimyati mulanya menyentil permasalahan di Banten saat ini terjadi karena tidak adanya transparansi. Dia menyebut perencanaan program di Banten tidak sesuai.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bagaimana mengelola pemerintahan yang baik dan benar, adil dan merata, maka oleh sebab itu diperlukan birokrasi yang bagus, permasalahan-permasalah yang ada di Banten itu, itu permasalahan yang sebelumnya karena ada masalah, karena dari awalnya tidak transparan, dari mulai perencanaan tidak sesuai, perencanaan itu bukan kepentingan seseorang atau kelompok atau pengusaha," ujarnya.
Kata Dimyati, masyarakat Banten saat ini membutuhkan sekolah dan juga layanan kesehatan gratis yang baik. Karena itulah, kata dia, musyarawah perencanaan pembangunan (musrenbang) harus dikelola dengan transparan.
"Perencanaan harus jadi button up, dari bawah dari masyarakat apa keinginan masyarakat, apa kebutuhan masyarakat, sebetulnya masyarakat kecil keinginannya ingin sekolah, ingin kesehatannya, semuanya hak masyarakat dan diberikan yang namanya pendidikan dan kesehatan gratis," katanya.
"Maka musrebang des, musrebang kel, musrenbang kecamatan, musrenbang kabupaten dan musrenbang provinsi harus dikelola dengan transparan dan terbuka," imbuhnya.
Tak hanya itu, Dimyati juga menyindir praktik monopoli di Banten yang luar biasa. Dia menyebut ada kongkalikong terkait pengadaan barang dan jasa di Banten.
"Kalau pengadaan sudah kongkalikong dan pengadaan sudah dimainkan pemenangnya dia lagi dia lagi problemnya seperti itu ini lah yang terjadi adalah monopoli, monopoli kegiatan-kegiatan dari sektor pendapatan, dari sektor pembiayaan," ujarnya,
"Lihat di Banten ini permasalahan yang terjadi di Banten ini monopoli luar biasa terjadi, setelah pengadaan baru pelaksanaan, kalau pelaksanaan tidak sesuai planning bagaimana jadinya pelaksanaan itu," sambungnya.
Karena itulah, Dimyati mengaku berjanji akan melakukan transparansi dalam tata kelola pemerintahan jika terpilih. Dia berjanji tidak segan-segan akan melaporkan ke penegak hukum bila ada yang masalah transparansi yang terjadi.
"Pelaksanaan harus sesuai rencana awal, maka setelah pelaksanaan ada namanya pengawasan. Pengawasan dilakukan harus dilakukan masif, terstruktur dan sistematis. Apabila dalam pengawasan ketemu yang namanya inventaris masalah, kalau masalah tingkatkan ke penegak hukum untuk dikelola untuk dilaksanakan supaya jera," tegasnya.
