.webp)
BPBD Kota Bogor mencatat ada 78 dari total 1.532 tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pilkada 2024 di Kota Bogor berada di titik rawan bencana. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta petugas pemungutan suara (PPS) membuat TPS di titik aman.
"Total TPS di Kota Bogor ada 1.532. Hasil pemetaan, jumlah total TPS rawan bencana di Kota Bogor sebanyak 78 TPS," kata Kalak BPBD Kota Bogor, Hidayatullah, Selasa (8/10/2024).
Hidayatullah mengatakan 78 TPS rawan bencana tersebar di enam kecamatan di Kota Bogor. Rata-rata TPS berada di titik rawan bencana longsor dan banjir.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Rinciannya, di Kecamatan Bogor Utara 16 TPS, Bogor Tengah 9 TPS, Bogor Selatan 11 TPS, Bogor Timur 6 TPS, Bogor Barat 27 TPS, Tanah Sareal 7 TPS," kata Hidayatullah.
"Rata-rata berada di wilayah rawan bencana longsor dan banjir, dominiasinya longsor," imbuhnya.
Hidayatullah menambahkan bahwa kondisi cuaca Kota Bogor pada November diprediksi sedang mengalami cuaca ekstrem. Informasi cuaca dan peta TPS rawan bencana sudah disampaikan ke wilayah masing-masing.
"Berdasarkan informasi dari BMKG, cuaca di November itu mulai turun hujan dengan intensitas tinggi hingga sangat tinggi di sebagian besar wilayah di Kota Bogor. Informasi ini (peta TPS rawan bencana dan prediksi cuaca) juga sudah kita sampaikan ke camat-camat untuk bersama-sama lakukan antisipasi," kata Hidayatullah.
Ketua KPU Kota Bogor, Muhamad Habibi Zaenal Arifin, mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan BPBD terkait pemetaan TPS rawan bencana. Habibi juga meminta petugas membangun TPS di tempat yang aman.
"Kami sudah melakukan koordinasi dengan Pemkot Bogor melalui BPBD, juga melibatkan para camat dan lurah, sedini mungkin kami sudah memerintahkan kepada temen-temen petugas TPS agar tidak membuat TPS di lokasi rawan bencana. Kami meminta TPS dibangun di tempat yang aman dan representatif," kata Habibi dimintai tanggapannya secara terpisah.
"Potensi-potensi rawan bencana kita tetap hindari apapun itu, seperti ketika pilpres kemarin, kami bekerja sama dengan Kementerian Agama, kementerian pendidikan, untuk menggunakan sekolah-sekolah yang memang bisa digunakan untuk TPS," sambungnya.
(mso/rfs)
