.webp)
Bawaslu Pandeglang melakukan rilis pemetaan kerawanan pemilihan umum serentak 2024. Dalam kesempatan itu, Bawaslu menyebut Pandeglang berada di peringkat pertama indeks kerawanan pemilu (IKP) di Banten.
"Dari 8 kabupaten kota yang lain, kita mengawali launching Indeks kerawanan pemilu. Kita ingin menginformasikan kepada seluruh lapisan masyarakat, bahwa di 8 kabupaten/kota di Banten, kebetulan masuk pada rawan tinggi, pertama Kabupaten Pandeglang, kedua Kabupaten Lebak," kata Ketua Bawaslu Pandeglang, Febri Setiadi, di Pandeglang, Rabu (18/9/2024).
Febri menjelaskan ada beberapa dimensi yang menjadi catatan dalam kerawanan pemilu diPandeglang. Dimensi itu di an
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
taranya ialah pada proses pencalonan, masa kampanye dan proses penghitungan suara di TPS.
"Hal yang paling riskan di dalam potensi kerawanan terutama di tiga tahapan, yang pertama tahapan pencalonan, terus yang ke-dua tahapan kampanye dan yang ketiga tahapan pungut hitung," ungkapnya.
Febri juga memberikan peringatan soal kampanye yang bakal dilakukan oleh empat pasangan bakal calon bupati-wakil bupati Pandeglang. Ia mengimbau kepada calon, selama masa kampanye agar tidak melanggar aturan.
"Pada akhirnya kita bisa melihat empat pasangan calon ini akan berpotensi nanti melakukan kampanye dan lain-lain. Makanya, kami tadi juga menyampaikan dan mengimbau agar menghindari yang pertama adalah soal politik uang," katanya.
"Politik uang masuk pada kerawanan pilkada di Pandeglang, terus kemudian politisasi SARA, terus kemudian black campaign, negatif campaign, dan terutama mungkin berkaitan dengan media sosial berkaitan dengan isu-isu black campaign dan negatif campaign" tambahnya.
Febri juga menyoroti soal keterlibatan ASN yang tidak menjaga netralitas. Ia menyebut netralitas ASN di Pandeglang juga masuk ke dalam kategori rawan tinggi. Sebab menurutnya, selama tahapan Pilkada sudah ada empat orang yang ASN yang diproses, dan satu orang sebagai kepala desa.
"Dalam penyusunan indeks kerawanan pemilihan ini, kita mengacu pada pilkada di tahun 2020 kemarin, terus kemudian di Pemilu 2024 karena ada beberapa penanganan pelanggaran yang berkaitan dengan netralitas aparatur sipil negara termasuk juga kepala desa, itu juga menjadi satu potensi kerawanan di penyelenggaraan pilkada," ucapnya.
(rfs/rfs)
