.webp)
Komisioner KPU RI, Idham Holik, mengatakan aturan pembatasan dana kampanye Pilkada 2024 bervariatif. Idham mengatakan batasan itu ditentukan oleh KPU daerah dengan memperhatikan jumlah pemilih dan luas wilayah kampanye.
"Sangat variatif tergantung pada jumlah pemilih dan luas wilayah kampanye, dan nanti yang akan menentukan itu KPU di daerah," kata Idham Kholik di sela simulasi pemungutan dan perhitungan suara Pilkada 2024 di Lapangan Palakali, Kukusan, Kota Depok, Jawa Barat, Sabtu (7/9/2024).
Baca juga: Membincang Kembali Ongkos Kampanye Politik |
Idham mengatakan KPU RI meminta KPU daerah untuk membahas dengan tim pasangan calon dan Bawaslu terkait aturan batasan dana kampanye tersebut. Dia menuturkan batasan itu harus mempedomani prinsip efektif, efisien, transparan dan akuntabilitas publik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aturan mengenai pembatasan dana kampanye KPU akan menerapkan kebijakan tersebut dan nanti kami minta kepada KPU di daerah untuk membicarakan ini dengan tim pasangan calon beserta Bawaslu yang jelas mereka harus mempedomani prinsip efektif, efisien, terbuka atau transparan serta akuntabilitas publik," ujarnya.
Dia mengatakan batasan dana kampanye di Jakarta juga akan ditentukan oleh KPUD Jakarta. Dia mengatakan aturan batasan dana kampanye tingkat Provinsi akan berbeda dengan tingkat Kabupaten/Kota.
"Variatif ya untuk pembatasan dana kampanye tingkat Provinsi sudah pasti berbeda dengan tingkat Kabupaten Kota," kata Idham.
"Yang di Jakarta juga nanti akan dibatasi pembiayaan dana kampanyenya," imbuhnya.
