.webp)
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berjanji revisi PKPU Nomor 8 Tahun 2024 terkait pencalonan kepala daerah segera terbit. KPU akan menyesuaikan aturan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"KPU RI mengupayakan agar PKPU Nomor 8 Tahun 2024 dan pedoman teknis dalam menindaklanjuti putusan MK tersebut terbit sebelum pendaftaran calon," kata Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2024).
Afif mengatakan PKPU itu akan memperhatikan mekanisme peraturan perundang-undangan yang ada. Pendaftaran pasangan calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 akan dimulai pada 27-29 Agustus 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut terbit sebelum pendaftaran pasangan calon dengan tetap memperhatikan mekanisme peraturan perundang-undangan untuk pemilihan di daerah. Khusus dalam pendaftaran pasangan calon memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi konstitusi tersebut kecuali diatur atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan," tuturnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menyampaikan pihaknya telah mengagendakan rapat bersama KPU hingga Bawaslu untuk membahas PKPU berkaitan dengan putusan MK soal Pilkada 2024. Rapat itu dijadwalkan pada Senin (20/8).
"Ya memang sudah kita jadwalkan hari Senin, hari Senin tanggal 26 besok itu akan ada RDP yang memang akan membahas soal 3 rancangan PKPU dan 2 rancangan Perbawaslu," kata Doli di acara Munas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).
"Mungkin hari Sabtu kami akan konsinyering dulu. Nah bahan ini nanti akan kami bahas di konsinyering di hari Sabtu. Mudah-mudahan di hari Senin nanti akan ada, ya, putusan," imbuhnya.
