.webp)
Pilkada 2024 akan menggunakan aturan ambang batas pencalonan kepala daerah sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Ketum PAN, Zulkifli Hasan (Zulhas), menegaskan Koalisi Indonesia Maju (KIM) tetap mendukung Ridwan Kamil-Suswono di Pilgub Jakarta.
"KIM kan sudah putus, sudah tidak ada perubahan lagi di KIM," kata Zulhas di rumah dinasnya kawasan Widya Chandra, Jakarta, Jumat (23/8/2024).
Zulhas menegaskan tetap memegang keputusan bersama KIM untuk pencalonan di Jakarta meski sebelumnya PAN merekomendasikan Zita Anjani. Selain itu, Zulhas juga mempersilakan parpol lain yang ingin daftarkan calonnya sendiri.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"KIM kan sepakat sudah, ya tentu masing-masing punya kemauan, kalau sepakat ya sudah," kata dia.
"Kalau kita kan sudah bulat, apalagi PKS sudah gabung ya kan," tambahnya.
DPR sebelumnya batal mengesahkan revisi Undang-Undang (RUU) Pilkada usai menuai gelombang protes. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan keputusan Mahkamah Konstitusi akan menjadi acuan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Dasco menyebut sudah diputuskan bahwa revisi UU Pilkada tak dapat dilakukan saat ini. Dia memastikan DPR patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku.
"Tentang Revisi UU Pilkada, bahwa pada hari ini tanggal 22 Agustus, Kamis jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini Revisi UU Pilkada batal dilaksanakannya," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8).
Wakil Ketua DPR ini mengatakan setelah revisi UU Pilkada batal digelar, maka mekanismenya bila ingin rapat paripurna lagi perlu melalui sejumlah tahapan. Sementara itu, kata dia, pada Selasa (27/8) sudah masuk tahapan pendaftaran.
"Nah oleh karena itu, sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila mau ada paripurna lagi harus mengikuti tahapan-tahapan yang diatur sesuai dengan tata tertib di DPR. Dan karena pada Selasa, 27 Agustus 2024 kita sama-sama tahu sudah pada tahapan pendaftaran pilkada," ucap Dasco.
Simak Video 'Fakta-fakta Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Semarang Ricuh':
