.webp)
DPR batal mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada yang isinya berbeda dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) setelah berbagai elemen masyarakat melakukan demonstrasi. Putusan MK itu menegaskan syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan calon oleh KPU sehingga membuat Ketum PSI Kaesang Pangarep tak bisa maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub).
Sebagai informasi, kapan syarat usia calon kepala daerah dihitung ini menjadi polemik gara-gara Mahkamah Agung (MA) mengubah Pasal 4 ayat 1 huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2020. MA mengubah PKPU yang awalnya mengatur syarat usia calon kepala daerah dihitung saat penetapan paslon menjadi dihitung saat pelantikan calon terpilih.
MA tidak mengubah syarat usia yang ada dalam Undang-Undang Pilkada karena pengujian pasal dalam undang-undang merupakan kewenangan MK. MA hanya mengubah aturan teknis yang dibuat KPU untuk proses pendaftaran calon.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Persoalan kapan syarat usia ini dihitung kemudian digugat ke MK. Salah satunya diajukan oleh mahasiswa bernama Fahrur Rozi dan Anthony Lee.
Kedua pemohon itu menggugat pasal 7 ayat (2) huruf e UU 10/2016 tentang Pilkada. Berikut isinya:
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
Mereka meminta MK mengubah pasal itu menjadi:
e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota terhitung sejak penetapan Pasangan Calon
MK kemudian membacakan putusan untuk perkara nomor 70/PUU-XXI/2024 dalam persidangan di Gedung MK, Selasa (20/8). MK menolak menambahkan frasa seperti yang diminta pemohon. Menurut MK, pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ada tambahan frasa apapun.
Meski tidak mengubah isi pasal, MK menegaskan selama ini syarat usia calon kepala daerah selalu dihitung dan harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon kepala daerah. MK mengatakan praktik itu sudah dilakukan sejak Pilkada 2017, 2018, hingga 2020. MK pun menegaskan KPU harus mengikuti pertimbangan MK bahwa syarat usia dihitung saat penetapan pasangan calon. MK menegaskan pasangan calon kepala daerah yang tidak memenuhi syarat usia saat penetapan pasangan calon bisa dinyatakan tidak sah saat ada sengketa hasil Pilkada di MK.
"Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempertimbangkan secara utuh dan komprehensif berdasarkan pada pendekatan historis, sistematis dan praktik selama ini, dan perbandingan, pasal 7 ayat 2 huruf e UU 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang-benderang, bak basuluh matohari, cheto welo-welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan a quo, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon," ucap Saldi Isra.
Badan Legislasi (Baleg) DPR kemudian menggelar rapat pada Rabu (21/8). Para wakil rakyat ini mempertanyakan pasal revisi UU Pilkada akan mengikuti putusan MA terhadap PKPU atau putusan MK terhadap UU Pilkada.
Singkat cerita, rapat ini menyetujui perhitungan syarat usia mengikuti putusan MA terhadap PKPU. Hal itu diputuskan usai mayoritas fraksi di DPR menyetujuinya.
"Setuju ya merujuk ke MA," ujar Awiek.
PDIP pun sempat protes. Awiek mengatakan jika mayoritas fraksi sepakat untuk merujuk terhadap Putusan MA mengenai syarat batas usia itu.
Berikut isi pasal yang disepakati dalam rapat Baleg:
Berusia paling rendah 30 tahun untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur serta 25 untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, terhitung sejak pelantikan pasangan terpilih
Simak Video 'Dalih DPR Sebut RUU Pilkada Sejak Januari 2024, Digas Seusai Putusan MK':
Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.
Gelombang Protes Berujung Revisi UU Pilkada Versi DPR Batal
Gelombang protes langsung terjadi setelah Baleg DPR sepakat mengubah UU Pilkada berbeda dari putusan MK. Massa di berbagai daerah menggelar demonstrasi pada Kamis (22/8) atau bertepatan dengan rapat paripurna DPR yang diagendakan untuk pengesahan rancangan revisi UU Pilkada menjadi UU.
Kuota forum rapat paripurna DPR tak tercapai sehingga rapat paripurna yang telah dibuka sekitar pukul 09.30 WIB itu diskors. Setelah skors dicabut, kuorum juga tak terpenuhi. DPR akhirnya membatalkan rapat paripurna.
Pada malam harinya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR batal melakukan pengesahan revisi UU Pilkada. Dia menegaskan putusan MK berlaku sebagai syarat pendaftaran calon di Pilkada.
"Sudah diketok bahwa revisi UU Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya pada hari ini Revisi UU Pilkada batal dilaksanakannya," kata Dasco di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
"Kami tegaskan sekali lagi, karena kita patuh dan taat, dan tunduk pada aturan yang berlaku, bahwa pada saat pendaftaran nanti karena RUU Pilkada belum disahkan menjadi UU, maka yang berlaku adalah hasil keputusan Mahkamah Konstitusi," tambahnya.
Kaesang Tak Bisa Maju Pilgub
Batalnya revisi UU Pilkada versi DPR ini pun berpengaruh pada nasib Kaesang Pangarep yang telah bersiap maju di Pilkada Jateng sebagai calon Wakil Gubernur. Kaesang baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember 2024.
Jika mengikuti putusan MK, maka Kaesang tak bisa maju Pilgub karena penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan KPU pada 22 September 2024. Pemungutan suara Pilkada akan dilakukan pada 27 November 2024.
Partai-partai yang telah menyatakan dukungan terhadap Luthfi-Kaesang itu antara lain NasDem dan Gerindra. Kaesang juga sudah mengurus surat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk keperluan maju Pilkada.
Simak Video 'Bantahan Dasco Bertemu Jokowi di Tengah Aksi Demo Revisi UU Pilkada':
