.webp)
Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menanggapi soal mekanisme pembahasan Revisi Undang-Undang (UU) Pilkada yang berjalan kilat di DPR bersama pemerintah. Terkait itu, Muzani menilai DPR telah melaksanakan tugasnya sebagai pembuat UU setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
"Semua pembahasan dilakukan dengan terbuka dan semua rakyat mengikuti sehingga apa yang telah diputuskan oleh DPR yang menggunakan kewenangannya sebagai lembaga pembuat UU telah dilaksanakan setelah membaca, menyimak, mendengar dari keputusan Mahkamah Konstitusi," kata Muzani saat menghadiri acara Munas Golkar di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Muzani mengatakan pembahasan revisi UU Pilkada itu juga bagian dari rangkaian putusan MK soal pilkada terbaru.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena itu pembahasan Baleg hari ini adalah bagian dari rangkaian keputusan MK yang kemarin telah memutuskan itu. Karena itu, proses ini juga merupakan bagian dari kewenangan yang dimiliki oleh DPR," katanya.
Muzani kemudian ditanya apakah revisi UU Pilkada yang berjalan di DPR merupakan upaya untuk meloloskan Kaesang Pangarep maju di pilkada. Muzani tak menjawab gamblang.
"Saya kira semuanya terbuka," katanya.
Simak Video: Gerindra Sepakat Revisi UU Pilkada: Bagaikan Angin Segar Demokrasi
