.webp)
Menteri Dalam Negeri RI (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menekankan keberhasilan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 sangat bergantung pada kesatuan visi dan integritas dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan seluruh jajaran terkait. Menurutnya, konsolidasi internal dan netralitas dalam menjalankan tugas merupakan hal penting untuk menjaga kredibilitas Pilkada dan mencegah timbulnya konflik.
"Yang pertama jelas adalah konsolidasi, supaya KPU seluruh Indonesia satu visi, solid dalam menjalankan tugas kenegaraan ini," jelas Tito, dalam keterangannya, Selasa (20/8/2024).
Hal tersebut ia sampaikan pada Rapat Konsolidasi Nasional dalam Rangka Kesiapan Pilkada 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (20/8).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tito menyadari bahwa menyamakan persepsi dan visi di antara petugas yang terlibat tidaklah mudah. Karena itu, ia menekankan perlunya bimbingan teknis yang kuat dan menyeluruh untuk memastikan semua petugas memahami aturan dan teknis Pilkada.
"Mulai ketidaknetralan terjadi, ya. Mulai masalah, bisa dua, satu, tidak tahu aturan teknis, makanya perlu adanya bimbingan teknis," ujar Tito.
Tito juga menyarankan agar KPU memiliki mekanisme kontrol internal yang kuat dan tegas untuk menjaga netralitas dan memastikan semua petugas bekerja dengan jujur dan adil. Ia mengingatkan pentingnya mengambil tindakan tegas terhadap petugas yang melanggar aturan, tapi harus tetap sesuai situasi dan kondisi lapangan.
"Itulah saya mohon, dari KPU mohon secara internal memiliki mekanisme kontrol yang tegas untuk menyangkut masalah netralitas ini," tegas Tito.
Di lain sisi, dia menegaskan, suksesnya Pilkada tak hanya bergantung pada KPU, tapi juga semua pihak. Karena itu, dibutuhkan kontribusi dari banyak pihak sesuai tugas dan perannya masing-masing.
Tito mengingatkan KPU dan pihak penyelenggara lainnya untuk selalu berkoordinasi dengan aparat keamanan seperti TNI dan Polri. Ini termasuk saat mengambil keputusan yang sensitif atau berpotensi memicu konflik, sehingga bisa diantisipasi.
"Jangan sampai membuat keputusan, aparat keamanannya enggak tahu, sudah meledak duluan, setelah itu kemudian baru [kasih tahu] aparat keamanan, berat sekali harus untuk menyelesaikannya, padahal sebetulnya bisa dicegah," pesan Tito.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan tugas utama pemerintah adalah menyediakan anggaran Pilkada. Pihaknya terus memastikan pemerintah daerah (Pemda) agar segera memenuhi pembiayaan tersebut.
Tito juga telah mengingatkan Pemda untuk mendukung kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggara, termasuk distribusi logistik. Pemda juga diimbau membantu penyelenggara Pilkada memverifikasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4).
"Nah, yang perlu kita (pemerintah) lakukan kami membantu KPUD, KPUD melakukan validasi, verifikasi di lapangan, orangnya ada enggak, dan lain-lain, apakah dia pindah, sudah jadi anggota TNI, Polri, pindah alamat, kemudian ada yang meninggal, dan lain-lain," ujar Tito.
Tito berharap seluruh proses penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan lancar.
"Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, meskipun ini pengalaman pertama bagi kita," kata Tito.
Sebagai informasi, acara ini dibuka langsung oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Forum tersebut dihadiri sejumlah pejabat di antaranya Menteri Koordinator (Menko) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) RI Hadi Tjahjanto, Ketua KPU RI Mochammad Afifudin, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito, serta pejabat terkait lainnya.
(akn/ega)
