PKB Bela Anies: Dia Warga Jakarta, Wajar Beri Saran dan Kritik

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta agar tak dikambinghitamkan dan meminta agar Anies Baswedan berlaga saja di Pilgub Jakarta. PKB Jakarta menilai kritikan yang disampaikan Anies terkait pemotongan program manfaat untuk warga Jakarta adalah hal yang wajar.

"Pak Anies ini kan sekarang sebagai warga masyarakat Jakarta, sudah sewajarnya sebagai masyarakat mengkritisi, ada memberikan saran kepada pemimpin Jakarta saat ini, Jakarta kan hari ini dipimpin Pj Gubernur, wajar sebagai warga Jakarta apalagi mantan gubernur mengkritisi kebijakan yang ada," kata Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta, Hasbiallah Ilyas, kepada wartawan, Minggu (21/7/2024).

Menurut Hasbiallah, Heru Budi tidak perlu merasa dikambinghitamkan. Menurutnya apa yang disampaikan Anies adalah kritik terhadap kebijakan pemimpin Jakarta.

"Ya nggak perlu, masak setiap warga Jakarta yang mengkritisi dianggap dikambinghitamkan, kan nggak bisa juga. Kan kebijakan nggak apa-apa, masak nggak boleh mengkritisi kan untuk tujuan lebih baik buat masyarakat Jakarta, presiden aja dikritik kenapa Gubernur nggak boleh dikritik," tutur dia.

Hasbiallah mengatakan Anies belum resmi terdaftar sebagai calon gubernur Jakarta di KPU. Sehingga, kata dia, Anies statusnya adalah warga Jakarta.

"Status Pak Anies kan hari ini masyarakat Jakarta. Kan Pak Anies belum daftar ke KPU, kecuali bilang mengkambinghitamkan kalau Pak Anies sudah daftar di KPU, ini kan belum," tutur dia.

Ketua Fraksi PKB-PPP DPRD DKI Jakarta Hasbiallah Ilyas (dok. Istimewa/foto diberikan oleh narasumber, Hasbiallah Ilyas)

PKS: Pemimpin Harus Siap Dikritik

PKS DKI Juga memberikan tanggapan soal pernyataan Heru Budi yang meminta tidak dikambinghitamkan. PKS menyinggung soal pemimpin harus siap dikritik.

"Saya kira Pak Heru tidak perlu bereaksi seperti itu, hal seperti itu biasa, kalau kita jadi pemimpin harus siap dikritik fokus saja pada melayani masyarakat agar masyarakat yang menilai. Pemimpin tidak boleh reaktif," kata Sekretaris DPW PKS DKI Jakarta, Abdul Aziz, saat dihubungi terpisah.

Namun demikian, Aziz mengapresiasi niat baik Heru Budi untuk memperbaiki data penerima manfaat program bantuan sosial di Jakarta. Apa yang dilakukan Heru Budi dinilai sudah sesuai aturan.

"Kami apresiasi niat baik yang dilakukan oleh Pj Gubernur saat ini, untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada secara dejure," tutur dia.

Foto: Abdul Aziz (Dok. Humas Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta)

Aziz kemudian menyinggung fakta yang terjadi di lapangan terkait penerima manfaat. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta itu mengaku banyak mendapatkan permintaan bantuan soal hilangnya manfaat yang selama ini diterima warga.

"Namun secara defacto di lapangan langkah tersebut menghilangkan manfaat yang selama ini diterima oleh rakyat kecil. Hal itu tidak dapat dipungkiri karena begitu banyaknya permintaan advokasi masyarakat pada DPRD DKI terkait hilangnya manfaat yang selama ini diterima," tutur dia.

Aziz menyebut keluhan yang disampaikan masyarakat itu terkait hilangnya penerima manfaat Kartu Jakarta Pintar (KJP) hingga penghapusan KTP Jakarta.

"Banyak juga yang lain seperti KJMU, KTP-nya dicoret, BOTI, santunan lansia yang dikurangi. Ya itu terjadi di lapangan apapun alasannya," katanya.

Lebih lanjut, Aziz menilai kritikan yang disampaikan Anies sah. Menurutnya, Anies sebagai bakal calon gubernur sedang mensosialisasikan program-programnya.

"Toh masyarakat yang akan menilai setiap kebijakan yang dihasilkan oleh seorang Gubernur. Dan sah saja Pak Anies sebagai Bacagub mensosialisasikan program-programnya ke depan untuk kemenangan," tutur dia.

Kritikan Anies dan Balasan Heru Budi

Sebelumnya, Anies mengulas perjalanannya selama memimpin DKI Jakarta pada periode 2017-2022. Dia menyebut masa lima tahun kegubernurannya itu membuat Jakarta bersatu.

"Saya berharap bahwa kita bisa terus menyampaikan pesan-pesan bahwa 2017 hingga 2022 kita sudah sama-sama membuktikan. Membuktikan apa? Jakarta aman, Jakarta tenang, Jakarta damai, Jakarta tanpa ketegangan, Jakarta tanpa suasana yang membuat kita merasa terpecah-pecah, Jakarta yang bersatu terbukti selama 2017 sampai 2022," kata Anies saat hadir di acara Milad ke-7 Ormas Bang Japar di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).

Anies lalu menyebut Pemprov DKI harus memiliki rasa sayang terhadap seluruh warga. Dia kemudian mengungkit soal mengembalikan yang terpotong.

"Bukan pemerintah provinsi yang pelit sama warganya, bukan pemerintah provinsi yang membatasi manfaat yang diterima oleh warganya. Oleh karena itu, kita akan pastikan kembalikan semua manfaat-manfaat yang sempat terpotong. Karena apa? karena harus bisa memberikan manfaat pada masyarakat yang ada di sini," ujarnya.

Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono pun buka suara terkait ucapan Anies itu. Heru awalnya menjelaskan dirinya mulai menjadi Pj Gubernur pada Oktober 2022. Dia mengatakan APBD 2022 saat itu sudah berjalan dan APBD 2023 sudah disusun.

Heru mengatakan dirinya tidak pernah memberhentikan kegiatan untuk masyarakat Jakarta. Dia mengatakan dirinya hanya meminta Pemprov DKI Jakarta merapikan pendataan terkait program untuk warga.

"Yang kedua, tidak ada kegiatan untuk masyarakat, saya yang berhentikan tidak ada. Semua saya jalankan, namun saya rapikan sesuai dengan aturan yang ada. KJP kita rapikan aturan yang ada. Saya kan nggak motong KJP, masa ada siswa yang kaya dapat KJP? Nggak juga, ada BPK, ada BPKP, semua saya rapikan sesuai dengan rule yang ada," ucap Heru Budi di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7) malam

Dia kemudian mempersilakan Anies berlaga di Pilkada. Namun, dia meminta agar dirinya tidak dikambing hitamkan.

"Jelas ya, jelasin seperti itu. Silakan untuk berlaga di Pilkada, tapi jangan mengkambing hitamkan saya," ucapnya.