.webp)
Menjelang perhelatan Pilkada 2024, Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang digunakan KPU dalam Pemilu 2024 kembali mendapat sorotan. Pihak parlemen dan masyarakat sipil memberikan catatan terhadap penggunaan Sirekap saat Pilkada 2024.
Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengatakan pihaknya akan mengundang KPU untuk menjelaskan terkait penggunaan Sirekap di Pilkada 2024. Doli meminta KPU membatalkan penggunaan Sirekap jika tak bisa mempresentasikannya.
Hal itu disampaikan Doli yang hadir virtual dalam diskusi 'Sirekap di Pemilu 2024: Evaluasi dan Rekomendasi untuk Pilkada 2024', Sabtu (6/7). Doli mengatakan DPR akan mengundang KPU pekan depan terkait Sirekap.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Doli menyampaikan pihaknya telah berulang kali meminta KPU menjelaskan penggunaan Sirekap pada Pileg dan Pilpres 2024. Namun, kata dia, saat itu KPU terus beralasan jika Sirekap belum sempurna.
"Kemarin kita di Pileg dan Pilpres, kami ini sebetulnya mengundang beberapa kali teman-teman KPU untuk mempresentasikan (Sirekap), tapi waktu itu mepet, karena mereka waktu itu alasannya sistemnya belum siap, belum lengkap," jelasnya.
Kali ini, Doli meminta KPU untuk menjelaskan penggunaan Sirekap di pilkada. Doli mengaku tidak ingin peristiwa di Pemilu 2024 kembali terjadi di pilkada.
"Untuk Pilkada 2024 ini kami ada insist. Yuk kalau misalnya minggu depan nggak bisa presentasi mending batalin aja," kata Doli.
"Karena nanti pada akhirnya kita menerima sistem yang kayak kemarin lagi," sambungnya.
Doli menyayangkan KPU tidak menjelaskan penggunaan Sirekap saat pemilu. Doli memastikan kesalahan-kesalahan penggunaan Sirekap di pemilu akan menjadi perhatian di pilkada.
"Jadi tidak pernah sempat dipresentasikan lengkap (Sirekap), karena waktu itu alasannya belum sesempurna yang mereka harapkan, pada akhirnya sudah langsung dipergunakan," tuturnya.
"Jadi catatan akan diperhatikan, dalam waktu dekat kami akan minta diagendakan untuk mengundang teman-teman KPU untuk mempresentasikan itu, itu pasti," imbuh dia.
 Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia dalam diskusi tentang Sirekap. (Anggi Muliawati/detikcom) |
Gadget KPPS
Doli juga menyoroti soal kelengkapan peralatan anggota KPPS. Menurutnya perlu dipikirkan ke depan soal dukungan peralatan kerja, khususnya gadget. Doli menyarankan gadget penyelenggara pemilu untuk Sirekap dapat menyewa atau dilakukan pengadaan untuk pemilu ke depan.
"Mungkin saya kira ke depan harus dipikirkan penggunaan alat yang sama standarnya. Nanti kita pikirkan apakah memang ada pengadaan atau sewa dan segala macam, untuk foto atau mengirim data-datanya dan segala macam," kata Doli.
"Tapi itu perlu kita pikirkan bahwa memang kita harus punya standar yang sama terhadap alat-alat atau tools yang digunakan untuk menopang support sistem yang kita bangun itu," sambungnya.
Doli mengaku sebelumnya sempat terpikir untuk melakukan pengadaan gadget penyelenggara pemilu. Namun, kata dia, saat itu anggaran yang diajukan oleh KPU untuk Pemilu 2024 sudah terlalu besar.
"Kalau proposal yang diajukan oleh KPU itu pertama Rp 76,6 triliun, kalau mau kita masukkan lagi pengadaan alat atau tools pendukung melaksanakan soal sistem ini itu mungkin bertambah lagi (anggaran)," ujarnya.
Doli mengatakan gadget penyelenggara pemilu menjadi problem yang harus segera diselesaikan. Sebab, menurutnya, tidak semua penyelenggara pemilu memiliki gadget dengan standar yang sama.
"Kita berasumsi bahwa semua masyarakat khususnya penyelenggara pemilu ini sudah punya gadget, dengan mempunyai gadget maka kemudian bisa otomatis menggunakan (Sirekap). Tapi kan kita nggak tahu jenis gadgetnya seperti apa, standarnya sama atau tidak," ungkapnya.
Simak juga Video: Evaluasi Sirekap, Komisi II Saran Beli atau Sewa HP untuk KPPS
