.webp)
Terjadi pertentangan antara elite PDI Perjuangan dengan relawan pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi). PDIP menyebut bahwa Jokowi lebih menganggap relawan dibandingkan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) dan Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas).
Awalnya, elite PDIP yang juga Wakil Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mempertanyakan masa depan Lemhannas dan Wantannas saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Gubernur Lemhannas dan Sesjen Wantannas, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (14/6).
"Yang ke depan harus kita pikiran Pak Gubernur, Pak Sesjen. Ini lembaga mau dikemanain, where are you going to? Kalau zaman Pak Harto saya tidak pernah stereotip terhadap satu pemerintahan, Lemhannas adalah salah satu requirement untuk jabatan bupati, jabatan gubernur, jadi orang mau datang, kalau sekarang siapa? Wantannas, minta maaf, apalagi," kata Utut dalam rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, saat ini orang jarang yang mau bertemu dengan Wantannas atau Lemhannas. Utut kemudian menyinggung soal RUU TNI dan Polri yang pembahasannya dilakukan di DPR RI.
"Saya berkata gini berani, karena sekarang ada RUU TNI dan Polri yang akan masuk, potensi teman-teman TNI akan bisa ke semua kementerian lembaga. Minta maaf kalau selama ini di pikiran teman-teman inilah tempat parkir para petinggi TNI maupun Polri, ini yang harus kita perbaiki," ujar Utut.
Ia mengulas kembali pernyataan dari Sesjen Wantannas, Laksdya TNI Hutabarat, terkait anggota tetap Wantannas. Di sana terlihat Presiden Joko Widodo berada di tingkat tertinggi sebagai Ketua Dewan, sementara yang lainnya seperti Wapres Ma'ruf Amin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto hingga Mendagri Tito Karnavian sebagai anggota tetap.
"Kalau Bapak tadi Pak Laksamana Madya Hutabarat (Sesjen Wantannas) tadi bercerita ada Pak Jokowi, 8 menteri, saya pastikan nggak pernah ketemu," ujar Utut.
"Kalau benar saya kasih Rp 10 juta, Rp 100 juta, kalau saya yang, bapak yang nggak bener bapak kasih saya Rp10 juta. Susah Pak, ada Pak Laoly (Menkumham), Pak Mendikbud, Panglima, Kapolri, nggak mungkin," sambungnya.
Utut kemudian menyinggung jika Presiden Jokowi juga lebih mendengar relawan Pro Jokowi hingga Bara JP dibanding Wantannas dan Lemhannas. Ia menyebut lantas akan dikemanakan lembaga ini.
"Presiden lebih dengar Projo ketimbang Wantannas, presiden lebih dengerin Bara JP ketimbang Gubernur Lemhannas. Lantas kita mau letakkan di mana? Mohon maaf ini bukan soal keberpihakan-keberpihakan, kami sudah clear tadi kita dukung anggaran, tetapi bernegara nggak bisa begini, hanya di atas kertas Bapak hebat, di atas kertas ada 8 menteri dan Bapak Sekretaris, komunikasi dengan presiden, lapangannya tidak!" ucap Utut.
Ia berharap nantinya lembaga ini akan bekerja lebih maksimal. Terlebih akan ada Undang-Undang yang mengatur lebih jelas.
"Ke depan kalau nanti TNI dan Polri undang-undangnya kita gedok, Bapak akan disebar, diperbantukan di sipil, dan manfaat Bapak jauh lebih hebat," imbuhnya.
Selengkapnya di halaman selanjutnya.
Simak juga Video: Waka Komisi I DPR Sebut Jokowi Lebih Dengar Projo Dibanding Wantannas
Tanggapan Projo
Relawan Pro Jokowi (Projo) menjawab pernyataan Utut Adianto. Bendahara Umum Projo, Panel Barus, menyebut elite PDIP masih belum move on dari hasil Pilpres 2024.
"Ya gini, saya ngelihat dari apa yang disampaikan itu ya, saya ngelihat ada gejala, ada gejala di elite PDIP ya, ada gejala yang mulai merata di elite PDIP, yaitu gejala baperan berkelanjutan. Jadi bukan pemerintahan berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan nih," kata Panel kepada wartawan, Jumat (14/6/2024).
Panel menilai hal itu dilakukan lantaran kekalahan di Pilpres 2024. Ia relasi yang berbeda antara Jokowi dan PDIP membuat statement tersebut tersampaikan.
"Akhirnya secara sadar tidak sadar mendorong elite PDIP secara kompak mulai mendegradasi Pak Jokowi. Ini menjadi semacam taktik yang dijalankan oleh PDIP dalam menghadapi pilkada serentak ke depan. Itu loh, karena relasi berubah Pak Jokowi tak bersama dia lagi yang tadinya cinta akhirnya mulai diserang, mulai dihujat-hujat," ungkap Panel.
 Ketua Badan Pemenangan Pemilihan Presiden (Bapilpres) DPP Pro Jokowi (Projo) Panel Barus memberikan keterangan pers di Jakarta, Jumat (5/1/2024) soal rencana pemenangan Prabowo-Gibran. (Andhika Prasetia/detikcom) |
Jawaban Bara JP
Senada dengan Panel, Ketua Umum Bara JP, Utje Gustaaf Patty, juga merespons hal itu. Ia mengatakan relawan tak punya kewenangan untuk mempengaruhi lembaga di pemerintahan.
"Kita kan nggak punya kewenangan. Bapak itu pilah-pilah banget berbicara sama relawan. Kurang relevan, saya rasa mengkhayal gitu jadi nggak fokus. Pak Utut kemarin lagi nggak fokus," kata Utje.
Ia mengatakan relawan berdiskusi dengan Jokowi dalam bidang yang pasti dikuasai. Ia menyinggung tak mungkin juga relawan berbicara soal ketahanan dan keamanan.
"Yang Pak Jokowi diskusikan ke kami, itu yang kami kuasai seperti umpamanya Pak Jokowi bicara sama Budi Arie itu pasti terkait masalah-masalah yang berkaitan dengan kementerian atau masalah yang terkait dengan relawan," tutur Utje.
"Bara JP juga begitu tentang pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan relawan, koalisi relawan, itu dibicarakan dengan kami nggak mungkin. Tak mungkin bicara soal ketahanan keamanan," imbuhnya.
(dwr/aik)
