Ketua Komisi III DPR Fraksi PDIP Bambang Pacul (Bambang Wuryanto) meminta KPK mencari solusi substantif berkaitan dengan mandeknya Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal (PTUK). Pacul pun mengungkit banyaknya anggota DPR petahana di komisinya yang gagal di Pileg 2024 lantaran masalah politik transaksional.
Hal itu disampaikan Pacul dalam rapat bersama KPK dan PPATK di ruang rapat Komisi III DPR di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Selasa (11/6/2024).
"Pimpinan DPR menerima usulan RUU Perampasan Aset. RUU Perampasan Aset itu ada di unit PPATK dan KPK pendukungnya, begitu juga RUU satunya yaitu RUU Pembatasan Uang Kartal. Kenapa hari ini PPATK dan KPK dijadikan satu? Karena kami ingin melihat apakah program prioritas PPATK dan KPK itu sudah ada koneksi di dalam mendukung keinginan negara melakukan RUU Perampasan Uang Kartal dan RUU Perampasan Aset," kata Pacul mengawali tanggapannya di rapat.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pacul mengatakan pentingnya KPK dan PPATK memiliki koneksi dalam menggolkan RUU ini. Namun, kata dia, dalam pemaparan PPATK dan KPK tak ditemukan konektivitas tersebut.
"Dari plotting yang didapat di anggaran Dikau berdua (KPK dan PPATK) tidak didapat itu. Karena di sini program prioritas KPK 2025 terhadap rekomendasi undang-undang, dimasukan justru UU tentang Perubahan Kedua, UU KPK, pembahasan yang dimasukkan. Jadi KPK siap untuk melakukan revisi atau perubahan RUU KPK," ujarnya.
Pacul kemudian menceritakan banyak anggota DPR petahana di Komisi III DPR yang tumbang saat bertarung di pileg lalu. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran kementerian/lembaga yang menjadi mitra Komisi III DPR tidak menyampaikan aspirasinya.
"Mohon maaf Pak ini kawan-kawan untuk sampai ke sini lagi berat, Pak. Jujur berat, Pak. Dan izin, anggota Komisi III yang jumlahnya 54 itu, 21 gagal bertempur, Pak. Tumbang, Pak. Kenapa, karena mitranya tidak memberi aspirasi," kata Pacul.
Pacul mencolek legislator senior PDIP, Trimedya Pandjaitan, yang tidak lolos DPR. Padahal, menurutnya, Trimedya memiliki kiprah yang kuat di kancah politik.
"Kita paham itu Pak Trimedya itu sampai nangis-nangis Pak. Tumbang. Kalau tumbang itu kayak raksasa. Pak Trimedya raksasa, Pak. Seluruh Senayan membicarakan, anggota kita di Senayan, siapa yang tumbang, semua dimasukkan catatan. Dia termasuk catatan paling atas, Pak, top 10. Ada Wakil Ketua DPR kita, Pak Lodewijk, tumbang. Masuk top 10, Pak, gitu loh. Jadi nggak gampang pertempuran di lapangan," ujar Pacul.
Pacul lantas meminta KPK dan PPATK agar mencarikan solusi mengenai ini. Dia meminta penguatan atas dua RUU yang masih 'gandul' itu.
"Inilah yang mohon izin, carikanlah solusi yang lebih substansi, lagi, apa sih salah satu objektifnya. Mohon ini kerja sama Pak," kata Pacul
"Ini yang kita butuhkan Pak. Jadi penguatan atas RUU kita, 2 RUU kita yang masih gandul dan saya yakinkan ini akan susah berjalan tanpa aduan PPATK dan KPK," ujar Pacul.
Simak juga Video: HP-Buku Catatan Hasto Disita KPK, Tim Hukum Bakal Ajukan Praperadilan