.webp)
PAN Sebut Tak Ada yang Salah dengan Usulan Menteri
Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay merasa tak tepat bila disebut 'rebutan', namun lebih ke usulan jabatan menteri. Ia pun menyebut adanya usulan menteri tidak menjadi persoalan karena tak ada aturan yang melarang.
"Usulan seperti itu kan tidak salah. Tidak ada aturan yang melarangnya. Malah, semakin banyak yang memberikan usulan, semakin banyak alternatif pilihan. Dalam hal ini, diharapkan dapat mempermudah tugas Prabowo dalam menuntaskan transisi kepemimpinan nasional," ujar Saleh kepada wartawan, Jumat (24/5/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Faktanya, kata Saleh, yang menentukan jumlah dan struktur kabinet tetap saja Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih. Sehingga sejumlah usulan bisa saja ditolak oleh presiden terpilih.
Saleh memandang apa yang disampaikan Megawati sebagai saran dan masukan saja. Paling tidak, tambah Saleh, Megawati memberikan perbandingan dengan kabinet di masanya kepemimpinan.
"Jumlah penduduk kita sudah semakin banyak. Urusan yang ditangani semakin kompleks. Persaingan semakin kompetitif, baik pada skala regional maupun global. Nah, Prabowo harus melihat ini secara futuristik. Dengan begitu, pemerintah ke depan dapat mengantisipasi berbagai rintangan dan halangan," lanjut Saleh.
"Bu Megawati adalah tokoh politik yang sangat senior. Kita semua sangat perlu mendengar saran dan pandangannya. Sama dengan bu Mega, tujuan kita juga adalah memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita," sambungnya.
Demokrat Serahkan Urusan Menteri ke Presiden
Partai Demokrat menepis adanya rebutan menteri. Demokrat menyerahkan posisi menteri ke Prabowo Subianto.
"Tidak ada rebutan jabatan menteri, seperti Partai Demokrat menyerahkan sepenuhnya kepada presiden sebagai pemilik hak prerogatif," kata Ketua DPP Demokrat Herman Khaeron kepada wartawan, Sabtu (25/5/2024).
Herman mengatakan Prabowo sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif. Sehingga bisa menjalankan program dan kebijakan untuk masyarakat ke depan.
"Kami yakin bahwa Pak Prabowo juga sedang fokus menyusun portofolio kementerian yang efektif ke depan, agar bisa menjalankan program dan sukses membangun negeri serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan bagi rakyat," ucapnya.
Gerindra bilang wajar, simak di halaman berikut
