Partai Jadi Oposisi karena Kecelakaan? Parpol Bersuara Respons JK

Partai Jadi Oposisi karena Kecelakaan? Parpol Bersuara Respons JK

Haris Fadhil - detikNews
Jumat, 08 Mar 2024 20:06 WIB
JK memberikan keterangan usai menerima kedatangan Anies-Muhaimin di kediamannya di Jl Brawijaya, Jakarta Selatan, Rabu (14/2/2024). Anies dan Muhaimin langsung meninggalkan kediaman JK tanpa memberikan keterangan.
Jusuf Kalla (Foto: Andhika Prasetia/detikcom)

PKB Sepakat dengan JK

PKB pun sepakat dengan ucapan JK. PKB mengatakan cita-cita partai dapat diwujudkan jika memiliki kekuasaan.

"Partai itu kan punya ideologi dan visi yang ingin diwujudkan dan cita-cita itu bisa diwujudkan kalau kita berkuasa. Jadi pasti semua partai didirikan untuk menang dan meraih kekuasaan dan mana ada orang mendirikan partai untuk kalah dan menjadi oposisi," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski demikian, Daniel mengatakan partai yang menjadi oposisi adalah hal penting dalam demokrasi. Dia mengatakan oposisi diperlukan agar kekuasaan tetap terkendali.

"Tapi peran sebagai oposisi juga penting agar kekuasaan ada yang mengendalikan, dan biasanya menjadi oposisi akan menambah kekuatan basisnya untuk meraih kemenangan berikutnya," ujarnya.

ADVERTISEMENT

PAN Bicara Pentingnya Checks and Balances

PAN juga sepakat dengan JK. PAN menyebut semua partai dibangun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

"Seluruh parpol berita-cita ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan agar kekuasaan itu dapat menjalankan ideologi politik partainya dan dapat menyejahterakan masyarakat. Jadi seluruh partai politik mencita-citakan menang di dalam pemilu, tapi kenyataannya tidak semua partai politik itu menang, ada yang kalah," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.

Viva mengatakan memilih menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintah merupakan keputusan masing-masing partai. Menurutnya, partai memilih menjadi oposisi juga merupakan hal wajar.

"Kalau setelah pilpres menjadi oposisi, artinya tidak berada di dalam kekuasaan pemerintahan, ya itu hal yang wajar saja. Yang penting di dalam kekuasaan itu ada checks and balances sebagai salah satu syarat untuk membangun kualitas demokrasi di Indonesia," ucap Viva.

Dia menyinggung soal upaya mengontrol kekuasaan tidak hanya bisa dilakukan oleh anggota DPR dari kubu oposisi. Menurutnya, masyarakat sipil juga bisa melakukan pemantauan terhadap setiap kebijakan pemerintah.

"Jadi secara empiris, DPR bisa juga disebut sebagai lembaga 'oposisi' dan ini mewarnai dinamika politik Indonesia. Jadi kalau kemudian parpol di dalam pilpres ada yang kalah, terus menjadi oposisi, ya silakan atau masuk jadi partai pemerintah juga silakan, karena itu tidak diatur di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu," ujarnya.

Demokrat Anggap Jadi Oposisi adalah Pilihan

Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron tak sepakat dengan pandangan JK. Dia mengatakan menjadi oposisi atau bukan adalah pilihan partai.

"Partai-partai politik memiliki kedaulatan, beroposisi atau di pemerintahan adalah pilihan bukan kecelakaan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Herman mengatakan sikap oposisi oleh parpol didasari idealisme. Dia mengungkit sikap Demokrat yang berseberangan dengan pemerintah hingga sembilan tahun.

"Beroposisi itu adalah idealisme. Demokrat selama sembilan tahun beroposisi karena idealisme dan pembelaan terhadap masyarakat," katanya.

Namun, katanya, menjadi oposisi bukan berarti tidak berbuat untuk masyarakat. Dia mengungkit langkah Demokrat saat pandemi COVID-19 melanda.

"Pada waktu ketat-ketatnya COVID-19, Partai Demokrat juga banyak berbuat untuk rakyat dalam membantu penanganan COVID dan dampaknya," ujarnya.


(haf/haf)



Hide Ads