Partai Jadi Oposisi karena Kecelakaan? Parpol Bersuara Respons JK

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla (JK) menganggap partai politik menjadi oposisi karena kecelakaan, yakni kalah dalam Pemilu. Partai-partai politik pun bersuara merespons ucapan JK.

Hal tersebut disampaikan JK dalam acara Election Talk di FISIP Universitas Indonesia, Kamis (7/3/2024). JK saat itu hadir menjadi pembicara.

"Dalam politik, dalam pemilihan, semua tujuan partai politik itu dia ingin memiliki wewenang dan kekuasaan," kata JK.

"Tidak ada semua partai politik yang didirikan (ingin) menjadi oposisi," jelasnya.

JK menilai menjadi oposisi merupakan sebuah kecelakaan bagi partai politik. Dia mengatakan partai politik didirikan demi berperan sebagai pemerintah.

"Oposisi itu kecelakaan karena tidak menang. Ia jadi oposisi, ini kecelakaan," katanya.

"Untuk menyenangkan visi misi daripada partai, dia harus ada di pemerintahan, dia harus berada atau di DPR," tambahnya.

JK menegaskan tak ada partai yang dari awal ingin menempatkan diri sebagai oposisi. Politikus senior Partai Golkar ini menginginkan adanya perbaikan demokrasi.

"Sekali lagi tidak ada partai yang didirikan atau mau jadi oposisi, oposisi bagi partai adalah kecelakaan jadi karena itu banyak pragmatis," katanya.

"Sering orang bertanya kita bagaimana menjalin demokrasi yang tepat, ya demokrasi jangan mencontoh yang sekarang ini, tapi demokrasi yang punya makna demokrasi yang punya cara yang baik untuk bangsa ini," tambah JK.

JK juga menyinggung Golkar yang menurutnya bersikap pragmatis. JK mengungkit saat Pemilu 2004, ketika dirinya menang bersama Presiden RI ke-6 SBY, Golkar bergabung ke pemerintahan.

"Nah, apakah partai-partai akan berubah? Banyak partai yang pragmatis, termasuk partai saya Golkar. Dulu kalah Pemilu 2004, tapi saya menjadi Wakil Presiden bukan didukung oleh Golkar, saya jalan sendiri. Ah, tapi begitu menang kita, ah bergabung Golkar itu pula. Itu biasa aja politik itu," ujar JK.

PKS Singgung soal Pilihan Perjuangan

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons pernyataan JK. Dia mengatakan oposisi tak kalah mulia dengan koalisi pemerintah.

"Buat PKS, oposisi itu pilihan, dan sama mulianya dengan koalisi. Selama dasarnya untuk membela dan melayani rakyat," kata Mardani kepada wartawan, Kamis (7/3).

Mardani mengatakan sikap PKS menjadi oposisi atau bergabung dengan koalisi pemerintah akan diputuskan Majelis Syuro. Dia mengatakan oposisi adalah pilihan perjuangan.

"Keputusan ada di Majelis Syuro dan jikapun oposisi maka itu adalah pilihan perjuangan," ucapnya.

PDIP Anggap Ucapan JK Sangat Logis

Politikus senior PDIP Hendrawan Supratikno menilai pernyataan JK itu logis. Dia mengatakan JK merupakan politikus senior dan punya banyak pengalaman.

"Yang disampaikan Pak JK sangat logis dan realistis. Banyak pelajaran penting dari pernyataan yang sering disampaikan Pak JK. Kita belajar banyak dari politisi dan negarawan yang banyak makan asam garam ini," kata Hendrawan.

Hendrawan menyebut kekuasaan adalah proteksi terbaik terhadap ketidakpastian masa depan. Menurutnya, partai politik lebih mampu menavigasi risiko politik jika memiliki kekuasaan.

"Memiliki kekuasaan dan kewenangan berarti memiliki peluang lebih besar untuk merealisasikan cita-cita, visi dan misi organisasi," ucapnya.

Simak selengkapnya di halaman selanjutnya.

PKB Sepakat dengan JK

PKB pun sepakat dengan ucapan JK. PKB mengatakan cita-cita partai dapat diwujudkan jika memiliki kekuasaan.

"Partai itu kan punya ideologi dan visi yang ingin diwujudkan dan cita-cita itu bisa diwujudkan kalau kita berkuasa. Jadi pasti semua partai didirikan untuk menang dan meraih kekuasaan dan mana ada orang mendirikan partai untuk kalah dan menjadi oposisi," kata Ketua DPP PKB Daniel Johan.

Meski demikian, Daniel mengatakan partai yang menjadi oposisi adalah hal penting dalam demokrasi. Dia mengatakan oposisi diperlukan agar kekuasaan tetap terkendali.

"Tapi peran sebagai oposisi juga penting agar kekuasaan ada yang mengendalikan, dan biasanya menjadi oposisi akan menambah kekuatan basisnya untuk meraih kemenangan berikutnya," ujarnya.

PAN Bicara Pentingnya Checks and Balances

PAN juga sepakat dengan JK. PAN menyebut semua partai dibangun untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan.

"Seluruh parpol berita-cita ingin merebut dan mempertahankan kekuasaan agar kekuasaan itu dapat menjalankan ideologi politik partainya dan dapat menyejahterakan masyarakat. Jadi seluruh partai politik mencita-citakan menang di dalam pemilu, tapi kenyataannya tidak semua partai politik itu menang, ada yang kalah," kata Waketum PAN Viva Yoga Mauladi.

Viva mengatakan memilih menjadi oposisi atau bergabung dalam koalisi pemerintah merupakan keputusan masing-masing partai. Menurutnya, partai memilih menjadi oposisi juga merupakan hal wajar.

"Kalau setelah pilpres menjadi oposisi, artinya tidak berada di dalam kekuasaan pemerintahan, ya itu hal yang wajar saja. Yang penting di dalam kekuasaan itu ada checks and balances sebagai salah satu syarat untuk membangun kualitas demokrasi di Indonesia," ucap Viva.

Dia menyinggung soal upaya mengontrol kekuasaan tidak hanya bisa dilakukan oleh anggota DPR dari kubu oposisi. Menurutnya, masyarakat sipil juga bisa melakukan pemantauan terhadap setiap kebijakan pemerintah.

"Jadi secara empiris, DPR bisa juga disebut sebagai lembaga 'oposisi' dan ini mewarnai dinamika politik Indonesia. Jadi kalau kemudian parpol di dalam pilpres ada yang kalah, terus menjadi oposisi, ya silakan atau masuk jadi partai pemerintah juga silakan, karena itu tidak diatur di UU Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu," ujarnya.

Demokrat Anggap Jadi Oposisi adalah Pilihan

Ketua BPOKK Partai Demokrat Herman Khaeron tak sepakat dengan pandangan JK. Dia mengatakan menjadi oposisi atau bukan adalah pilihan partai.

"Partai-partai politik memiliki kedaulatan, beroposisi atau di pemerintahan adalah pilihan bukan kecelakaan," kata Herman kepada wartawan, Jumat (8/3/2024).

Herman mengatakan sikap oposisi oleh parpol didasari idealisme. Dia mengungkit sikap Demokrat yang berseberangan dengan pemerintah hingga sembilan tahun.

"Beroposisi itu adalah idealisme. Demokrat selama sembilan tahun beroposisi karena idealisme dan pembelaan terhadap masyarakat," katanya.

Namun, katanya, menjadi oposisi bukan berarti tidak berbuat untuk masyarakat. Dia mengungkit langkah Demokrat saat pandemi COVID-19 melanda.

"Pada waktu ketat-ketatnya COVID-19, Partai Demokrat juga banyak berbuat untuk rakyat dalam membantu penanganan COVID dan dampaknya," ujarnya.