.webp)
Capres nomor urut 1 Anies Baswedan satu pandangan dengan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo yang mendorong partai pengusungnya di DPR menggulirkan hak angket atas dugaan kecurangan Pilpres 2024. Usul itu kemudian menuai respons dari partai pengusung paslon nomor urut 1 dan 3.
Wacana itu mencuat kala Ganjar mula-mula mendorong DPR menggulirkan hak angket dan hak interpelasi sebagai salah satu upaya untuk meminta pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawaas Pemilu (Bawaslu) terkait penyelenggaraan Pilpres 2024. Ganjar menduga kecurangan yang terjadi dengan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
"Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024," kata Ganjar melalui keterangan tertulis, Senin (19/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kemudian, Anies menanggapi pernyataan Ganjar. Anies menyebut partai di Koalisi Perubahan, yakni PKB, NasDem, dan PKS, akan siap bekerja sama.
"Gini, ketika kita mendengar akan melakukan, kami melihat itu ada inisiatif yang baik dan ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, Fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa Koalisi Perubahan, Partai NasDem, PKB, PKS, akan siap untuk bersama-sama," kata Anies di Yusuf Building Law Firm, Jakarta Selatan, Selasa (20/2).
Ternyata partai-partai pengusung Anies dan Ganjar memberikan komentar yang berbeda. Bagaimana responsnya?
NasDem Tunggu Arahan Paloh
Bendum DPP Partai NasDem Ahmad Sahroni menyebut hak angket DPR terkait kecurangan Pemilu 2024 bisa dilakukan. Namun Sahroni mengatakan NasDem menunggu arahan Ketum Partai NasDem Surya Paloh.
"Bisa saja hak angket dilakukan. Tapi, kalau untuk NasDem, kita tunggu arahan Ketua Umum (Surya Paloh)," kata Sahroni saat dihubungi, Selasa (20/2).
Sahroni menyebut pihaknya tidak menunggu arahan Anies Baswedan. Menurutnya, Surya Paloh-lah yang akan memberi arahan.
"Bagaimana arah selanjutnya, kami kader siap mengikuti perintah dari ketua umum, kita nunggu arahan Pak Surya Paloh selaku ketua umum," ujarnya.
Meski begitu, Wakil Ketua Komisi III DPR ini menyebut sampai saat ini belum ada arahan khusus dari Surya Paloh. "Sejauh ini belum ada arahan," imbuhnya.
Simak selengkapnya di halaman berikut.
