Billboard Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mejeng saat masa tenang Pemilu 2024. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) meminta agar billboard itu diturunkan.
"Dalam konteks ini memang imbauan yang dikeluarkan oleh Bawaslu untuk segera diturunkan," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (13/2/2024).
Lolly menekankan tak boleh ada aktivitas maupun kegiatan kampanye di masa tenang Pemilu. Lantas, apakah keberadaan billboard SBY dikategorikan sebagai kampanye?
Terkait hal ini, Bawaslu mengakui tak menemukan unsur kampanye dalam billboard tersebut. Sebab, baliho itu hanya memuat foto SBY tanpa kalimat yang bersifat ajakan memilih maupun berkampanye.
"Nah begitu ada billboard Pak SBY, maka di jajaran kami pun kemudian berdiskusi soal bagaimana caranya, karena enggak terpenuhi unsur kampanyenya aja, karena enggak ada visi misi, enggak ada citra diri, enggak ada, itu cuma tulisan kata-kata sama foto ya, tidak ada nomor partai sehingga kalau dari kacamata definisi kampanye, maka dia tidak terpenuhi unsurnya," terangnya.
Meski begitu, Bawaslu tetap meminta agar billboard tersebut dicopot. Upaya ini dilakukan untuk mencegah potensi pelanggaran.
"Tetapi Bawaslu kan diberikan mandat untuk melakukan pencegahan terhadap berbagai potensi pelanggaran. Karena itu kami kemudian meminta agar billboard ini diturunkan, gitu ya, karena ini sedang berproses, karena tidak boleh, harusnya semua orang menjaga," imbuhnya.
(taa/gbr)