Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berharap masyarakat Indonesia tidak terpecah karena ketegangan politik. Dia mengatakan perbedaan pilihan tak boleh menimbulkan perpecahan.
"Ketegangan akibat perbedaan pandangan dan pilihan politik jangan sampai memecah belah bangsa, ongkosnya terlalu mahal itulah tekad dan harapan kita bersama," kata AHY saat menyampaikan pidato 'Indonesia Maju, Rakyat Sejahtera' di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/2/2024).
AHY berharap Pemilu dapat berjalan secara demokratis sehingga menghasilkan pemimpin yang membawa kemajuan bagi Indonesia. Dia mengatakan suara rakyat yang akan membuat keputusan besar.
"Dari bilik suara berukuran kecil itulah rakyat Indonesia akan membuat keputusan besar yang akan menentukan nasib dan masa depannya 5 tahun mendatang," ujarnya.
"Mari kita ikhtiarkan agar Pemilu 2024 ini bisa menghasilkan para pemimpin dan wakil rakyat yang bisa membuat Indonesia semakin maju, adil dan sejahtera," sambungnya.
AHY juga mengulas soal hilirisasi hingga upah layak bagi para pekerja. Dia mengatakan program hilirisasi yang dijalankan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak tahun 2013.
"Program hilirisasi sebenarnya sudah mulai dilakukan sejak tahun 2013, di era pemerintahan Presiden SBY, khususnya dalam sektor pertambangan," ujarnya.
AHY mengatakan SBY membuat kebijakan tidak mengekspor bahan mentah. Dia menyebut SBY juga mewajibkan industri pertambangan untuk membangun smelter.
"Industri pertambangan diwajibkan untuk membangun smelter, di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku, dengan memastikan tidak merusak ekosistem, melibatkan pekerja lokal, serta menjaga dan menghormati hak adat setempat," ujarnya.
Dia menjelaskan hilirisasi dimasifkan Jokowi. Dia sendiri menilai perlu memperkuat hilirisasi di sektor utama yang bersinggungan langsung pada perputaran ekonomi rakyat.
Selain itu AHY juga menyoroti soal pinjaman online yang punya bunga tinggi. Dia mengatakan hal itu mempersulit masyarakat yang hendak membuka usaha.
"Jangan lagi ada rakyat yang justru mencari kemudahan untuk mendapatkan kredit melalui pinjol dengan bunga yang tinggi dan tekanan dari para penagih utang," ujarnya.
"Demokrat akan berjuang untuk menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, prosedur perizinan untuk membuka dan menjalankan usaha harus dipermudah," sambungnya.
(bel/haf)