.webp)
Sejumlah sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) memberikan sikapnya terkait dinamika politik Indonesia. Para guru besar dan sivitas akademika UMJ menegaskan Pemilu 2024 harusnya berjalan damai dan tanpa adanya unsur paksaan.
Guru besar bidang ilmu hukum UMJ Ibnu Sina Chandranegara mengatakan maklumat bertajuk 'Universitas Muhammadiyah Jakarta Menggugat' ini adalah bentuk solidaritas dengan sivitas akademika perguruan tinggi lain.
"Maklumat akademika yang disampaikan oleh para guru besar sivitas akademika UMJ punya suasana kebatinan yang sama dengan para guru besar lain dan para sivitas akademika lain di perguruan tinggi yang sama," ujar Ibnu Sina di Plaza FISIP UMJ, Senin (5/2/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
UMJ melihat masih ditemukannya krisis etika hukum, defisit demokrasi substansial, dan darurat kenegarawanan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemilu yang harusnya menjadi ajang yang demokratis justru ditemukan praktik-praktik yang tidak netral.
Ibnu menambahkan jika penyelenggara negara haruslah bersikap adil dan netral sebagaimana mestinya. "Kami berharap sebenarnya bahwa seluruh penyelenggara negara dapat menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Menjaga nilai-nilai netralitas yang melekat kepadanya dan keberpihakan dalam melaksanakan tugas itu tidak tepat dijalankan," tegasnya.
Maklumat ini ada bentuk sikap sivitas akademika UMJ yang tak ingin berdiam diri di tempat nyaman melihat dinamika politik yang sedang terjadi.
"Kami menyerukan ini untuk tujuan yang baik, kita ingin pemilu itu damai kita ingin tetap bersatu," ujar Ibnu Sina.
"Kami menghendaki Indonesia yang jauh lebih baik dengan dijaminnya kebebasan berpendapat, dijaminnya kebebasan memilih, tanpa adanya tekanan dan tindakan manipulatif lainnya. Itu pokok dasarnya," tambah Ibnu.
UMJ meyakini jika seruan ini merupakan satu langkah baik untuk terus mengawal pemilu. Terakhir, Ibnu berpesan untuk terus menjaga berlangsungnya pemilu pada 14 Februari nanti.
"Dan yang paling krusial di antara yang lainnya, mari semuanya menjaga proses pemilu ini berjalan dengan baik," kata Ibnu.
"Ini adalah proses biasa, lima tahunan. Tapi harus dijaga dengan netralitas dan tidak boleh ada paksaan, jadi kita malah mundur kembali ke era diktator," imbuhnya.
Simak juga 'Civitas Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta Serukan Selamatkan Demokrasi Indonesia':
