.webp)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berbicara soal proteksi negara untuk para pekerja migran di luar negeri. Ganjar menjawab pertanyaan panelis soal keselamatan pekerja migran Indonesia.
"Pekerja migran Indonesia tersebar di banyak negara. Di sana mereka banyak mengalami masalah mulai dari masalah hukum, pelecehan, hingga kesehatan mental. Bagaimana strategi paslon menjamin keselamatan dan kesejahteraan pekerja migran Indonesia?" tanya panelis di debat Pilpres kelima, Minggu (4/2/2024).
Ganjar lalu menyebut tanggung jawab keselamatan tentunya ada di pemerintahan tertinggi. Dia mengatakan pemerintah telah menyediakan berbagai upaya dalam mencegah segala hal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami mau bercerita pengalaman, karena kemarin kami komunikasi dengan pekerja migran di Hongkong, kita live bersama dan menuntut apa yang ada di pertanyaan ini. 'Pak Ganjar apa yang diberikan kepada kami?', 'Ini lah panic button, ini lah nomor telepon, kalian kalau ada masalah telepon ke situ, kalau tidak maka kita akan tarik ke pemerintah tertinggi agar bisa mengintervensi'," ujar Ganjar.
Lalu, Ganjar berbicara soal kontrol dalam memastikan bahwa para pekerja migran sudah bisa dipastikan legalitasnya. Serta keahlian para migran untuk bekerja di luar negeri.
"Kenapa ini menjadi penting? Masalah-masalah yang mereka hadapi satu, mulai mereka berangkat legalitasnya mesti beres, mulai berangkat kita sudah tahu skillnya apa, mulai mereka berangkat apa yang ada dalam kontrak kerja, kita pastikan semuanya," ujarnya.
"Dari kementerian lembaga yang ada itu lah kontrol dilakukan. Kenapa saya bicara sampai ada tempat melapor, duta besar yang aktif, agar kita bisa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah, warganya di manapun harus dilindungi," tambahnya.
Lebih lanjut, ia bercerita dirinya pernah menyelamatkan korban dugaan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) saat menjadi Gubernur Jawa Tengah. Dia lalu menelepon Menteri Luar Negeri hingga Duta Besar terkait.
"Dan dari sinilah pengalaman kami, kami pernah membebaskan beberapa pekerja bermasalah, mulai di Arab Saudi, di Sudan, terus kemudian di Kamboja, yang mereka indikasi TPPO, maka ketika melihat seperti ini tindakan tegas adalah dari pemimpin tertinggi, pengalaman saya sebagai gubernur," ujarnya.
"Maka saya yang telepon adalah Menlu, yang saya telepon duta besar dan bagaimana kita beraksi agar kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Komitmen ini tidak terlalu sulit, ketika data benar, instrumen benar, melakukan dengan cara yang benar, maka seluruh persoalan akan cepat diselesaikan," sambungnya.
(azh/gbr)
