.webp)
Sivitas akademika UGM mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Petisi Bulaksumur. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menilai petisi tersebut sebagai peringatan untuk semua pihak.
"Oh ya saya kira setelah masyarakat sipil, hari ini kampus. Maka ini alert buat kita, buat bangsa Indonesia, bahwa siapapun tidak boleh memain-mainkan demokrasi ini," di Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Sabtu (3/2/2024).
Ketua Umum Keluarga Alumni UGM (Kagama) itu menilai demokrasi jangan sampai diintervensi oleh kekuatan apa pun. Gnnjar juga mengingatkan demokrasi jangans ampai berjalan mundur.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Biarkan demokrasi berjalan secara luber, secara jurdil, dan jangan diintervensi dengan power apa pun. Pertaruhan kita akan mahal. Demokrasi akan berjalan mundur dan itu diperingatkan oleh para ilmuwan. Mudah-mudahan ini jadi peringatan buat kita semua," ujar Ganjar.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani turut bicara soal sejumlah pihak mengkritisi kepemimpinan Jokowi. Puan menyerahkan penilaian kepada masyarakat.
"Biar rakyat yang menilai. Rakyat yang akan menentukan pilihannya untuk tanggal 14 Februari," imbuhnya.
Istana Hormati Petisi Bulaksumur UGM
Istana Kepresidenan menghormati Petisi Bulaksumur yang disuarakan oleh sivitas akademika UGM untuk mengkritik pemerintahan Presiden Jokowi.
"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan 'freedom of speech' adalah hak demokrasi," ujar Koordinator Stafsus Presiden Ari Dwipayana kepada wartawan, Jumat (2/2).
Simak juga Video: UGM soal Petisi Bulaksumur Kritis Pemerintah Jokowi: Tak Wakili Lembaga
