Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md mengatakan bantuan sosial (bansos) merupakan pemberian dari negara. Dia berjanji jika Ganjar-Mahfud menang maka bansos tak hanya dipertahankan melainkan akan diperbesar.
"Ada pasal yang ada di dalamnya, yaitu bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Itu pasal 34 ayat 1 UUD 1945. Berdasarkan itu bahwa menjadi wajib bagi pemerintah, siapapun yang menjadi pemerintah untuk memberikan bantuan sosial itu. Karena bantuan sosial itu bukan dari orang, melainkan dari negara. Kalau nanti Ganjar-Mahfud menang, bansos ini bukan hanya hanya akan dipertahankan, tetapi juga akan diperbesar jumlahnya demi kebaikan rakyat," kata Mahfud Md di Gelanggang Olahraga Remaja Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Senin (29/1/2024).
Mahfud berharap tak ada intimidasi dan pemaksaan pada rakyat pada Pemilu 14 Februari mendatang. Dia berharap seluruh rakyat Indonesia dapat mencoblos dan bebas menentukan pilihan saat pemilu.
"Saudara sekalian, saya tidak panjang lebar, saya hanya berharap, kita semua nanti datang ke TPS pada tanggal 14 Februari, tidak sampai tiga minggu lagi dari sekarang. 14 Februari kita datang ke TPS dan memberi keputusan secara bebas. Saya harap agar tidak ada orang yang melakukan intimidasi dan memaksa-maksa rakyat," ujarnya.
Dia mengatakan jabatan dan kekuasaan bersifat terbatas. Dia menyinggung aparat dan pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya akan ditagih oleh rakyat.
"Ingatlah, bahwa jabatan dan kekuasaan itu terbatas waktunya. Anda bisa sewenang-wenang sekarang, tapi tidak akan lebih dari 5 tahun yang akan datang anda akan di bawah. Ketika Anda sekarang menjadi aparat, menjadi aparat penegak hukum, menjadi pejabat pemda, menjadi pejabat pusat, sewenang-wenang terhadap rakyat, menyalahgunakan kewenangan. Pada saatnya, Anda turun, rakyat akan menagih dengan seluruh bunganya," tuturnya.
Lebih lanjut, Mahfud juga berharap aparat pemerintah bersikap netral dalam pemilu. Menurutnya, aparat pemerintah tak boleh menunjukan kecenderungannya dalam pemilu.
"Oleh sebab itu, kita berharap pemerintah dan aparat pemerintah harus netral di dalam pemilu ini. Orang boleh mempunyai kecenderungan, boleh mempunyai keberpihakan. Tetapi kalau aparat pemerintah tidak boleh menunjukkan kecenderungannya. Ini untuk diajakkan kepada orang lain yang sebenarnya punya hak sendiri," ujarnya.
(mib/dnu)