Izin acara 'Desak Anies' di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, dicabut lokasi tersebut merupakan aset TNI. TNI menyatakan izin tersebut dicabut untuk menjaga netralitas.
"Hal ini merupakan salah satu wujud komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2024 yaitu tidak memberikan fasilitas tempat, sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye," kata Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi, Rabu (24/1/2024).
Museum Diponegoro dikelola Korem 072/Pamungkas, Yayasan Wiratama dan bekerja sama dengan pihak swasta. Dicabutnya izin acara di lokasi aset TNI itu juga untuk menegakkan netralitas TNI dalam Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Monumen Pangeran Diponegoro atau dikenal dengan Mondip merupakan aset TNI AD di bawah Korem 072/Pamungkas," kata dia.
Dia membenarkan ada pihak yang akan menggunakan Museum Diponegoro untuk sebuah acara. Namun, setelah pengelola mengetahui bahwa acara akan digunakan untuk acara bernuansa politik maka izin tersebut lalu dicabut.
"Saat itu ada rencana akan dipinjam oleh satu organisasi, di mana pengelola monumen tidak mengetahui bahwa monumen tersebut akan digunakan untuk kegiatan salah satu paslon. Namun pada saat diketahui bahwa monumen akan digunakan sebagai tempat kegiatan salah satu paslon, maka pihak yayasan membatalkan peminjaman tersebut," kata Kristomei.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menganggap Monumen Diponegoro sebagai fasilitas publik. Dia menyanggah pihaknya arogan ingin menggunakan Museum Diponegoro Sasana Wiratama yang ternyata dikelola Korem 072/Pamungkas.
"Nggak arogan, wong pertama diizinkan, artinya itu fasilitas publik," kata Cak Imin kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (23/1).
Cak Imin menyebut lokasi tersebut bisa disewakan oleh semua kelompok. Dia memberi contoh saat menyewa aula di UIN Ciputat, yang juga dibatalkan.
Simak berita selengkapnya di halaman selanjutnya.