.webp)
Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman, meminta paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak arogan pakai Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengatakan hal tersebut bukan sesuatu yang arogan.
"Nggak arogan, wong pertama diizinkan, artinya itu fasilitas publik," kata Cak Imin kepada wartawan di rumah dinasnya, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan (Jaksel), Selasa (23/1/2024).
Cak Imin menyebut lokasi tersebut bisa disewakan oleh semua kelompok. Dia memberi contoh saat menyewa aula di UIN Ciputat, yang juga dibatalkan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Disewakan boleh semua kelompok. Misal saya pernah nyewa aula UIN Ciputat, itu semua orang boleh sewa. Saya bahkan bukan acara politik, acaranya dengan mahasiswa alumni PMII, tiba-tiba dibatalkan," ucapnya.
Cak Imin mengatakan bahwa biar masyarakat yang menilai terkait kejadian tersebut. Dia mengaku tidak bisa berbuat apa-apa.
"Biar aja rakyat menilai. Karena kita nggak bisa berbuat apa-apa. Yang melarang mereka, mau buat apa lagi?" tuturnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman menanggapi, pencabutan izin acara 'Desak Anies' di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta. Habiburokhman meminta paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar tak arogan pakai fasilitas TNI tersebut.
"Paslon AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus paslon pilpres lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan," kata Habiburokhman dalam keterangan tertulisnya.
Habiburokhman menjelaskan tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk kampanye merupakan pelanggaran konstitusi. Habiburokhman mengkritik keras anggapan jika pencabutan izin itu merupakan bentuk ketidaknetralan TNI.
"Konstitusi kita pasal 30 ayat 4, dan UU no.34 tahun 2004 juga sudah mengatur tentang bahwa TNI harus netral tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak," jelasnya.
"Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politk yang tidak etis," lanjut Habiburokhman.
Simak juga Video 'Izin Acara Desak Anies di Jogja Dicabut, Cak Imin Singgung Kepercayaan Publik':
