.webp)
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengomentari kegiatan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, bagi-bagi bantuan sosial (bansos) di Nusa Tenggara Barat (NTB), lalu meminta warga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ganjar mengatakan bansos merupakan kebijakan nasional, bukan individu.
"Tugas kita adalah menjelaskan kepada mereka, bahwa itu kebijakan nasional dan bukan individu. Sehingga proses pencerdasan, perapian perlu dilakukan agar publik bisa tahu," kata Ganjar di pabrik tembakau PT Sari Tembakau Harum, Kendal, Jawa Tengah, Rabu (16/1/2024).
Ganjar menilai kehadiran bansos di tengah pelaksanaan pemilu sering kali dipolitisasi. Dia kemudian bicara soal konteks petahana yang menurutnya kerap mengklaim.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bansos selalu mendapatkan ruang terbaik di dalam pemilu. Apa terbaiknya? Politisasi. Maka yang seperti ini bantu direbutkan oleh banyak orang maka perlu dijelaskan," ucap Ganjar.
"Maka biasanya dalam konteks petahana, akan memanfaatkan seluruh kebijakan yang menjadi klaim kelompok petahana dan itu sebenarnya biasa," imbuh dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyalurkan bantuan pangan beras ke warga Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Airlangga mengatakan pihaknya juga diberi arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan bantuan langsung tunai (BLT) Rp 400 ribu untuk 2 bulan.
Hal itu diutarakan Airlangga saat temu wicara Airlangga bersama keluarga penerimaan bantuan pangan CBP di Desa Kuta, Lombok Tengah, NTB, Minggu (14/1/2024). Airlangga mengatakan, per hari ini, pemerintah kembali memberikan bantuan pangan beras tahap kedua.
"Kemarin diberikan sejak bulan September bantuan ini diberikan kepada 2 juta masyarakat setiap bulan sebesar 10 kg. Ibu Bapak, sudah terima belum dari September, Oktober, November Desember? Terima nggak? Yang tidak Terima angkat tangan, nanti kita bisa cek," kata Airlangga ke warga.
Simak selengkapnya di halaman berikutnya.
Saksikan juga 'TPN Minta Bawaslu Usut Oknum ASN yang Terlibat Pelanggaran Pemilu':
