.webp)
Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD berkomitmen untuk terus berupaya dalam memperbaiki keamanan nasional. Pasalnya, Indonesia masih harus menghadapi beberapa gangguan keamanan nasional, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan kekerasan domestik.
Mahfud MD mengatakan hal ini merupakan masalah yang genting, terutama bagi anak-anak dan perempuan. Menurutnya, masih ada puluhan ribu laporan kasus kekerasan pada perempuan dan anak selama tahun 2023.
"Terdapat 21.768 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak (PPA) yang diadukan kepada Polri selama tahun 2023 dan baru berhasil diselesaikan 8.008 kasus. Di samping itu, Komnas Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2022 jumlah pengaduan kekerasan berbasis gender pada lembaga pelayanan berada di angka 339.782," ujar Mahfud dalam keterangan tertulis, Kamis (11/1/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Keterlibatan anggota Polri dalam peristiwa kekerasan juga terbilang tinggi. Satu tahun terakhir, KontraS mencatat 622 peristiwa kekerasan melibatkan oknum anggota Polri, yang mencakup penembakan terhadap sipil," sambungnya.
Sementara itu, Direktur Muda Pangkalan Data TPN Ganjar-Mahfud Guntur Lebang menambahkan kerentanan masyarakat di lingkup siber masih sangat tinggi. Menurutnya, kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan yang perlu diselesaikan dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional.
"BSSN mencatat terdapat enam juta serangan yang berhasil menembus keamanan nasional dan merugikan masyarakat," jelas Guntur Lebang.
Merespons hal tersebut, pihaknya menawarkan sejumlah inovasi guna memperbaiki implementasi pengamanan dan pemolisian secara berkelanjutan. Reformasi Polri, keadilan restoratif, penegasan kedaulatan digital, penegakan hukum laut terpadu, hingga pemastian kesejahteraan anggota dan keluarga bhayangkara menjadi usulan yang didorong Ganjar-Mahfud sebagai upaya perbaikan yang dimaksud.
Ganjar-Mahfud mendorong reformasi Polri yang memuat penguatan kelembagaan dan kebijakan pemolisian yang adaptif dan sensitif terhadap pelayanan publik. Seperti yang disampaikan oleh Ganjar Pranowo saat debat ketiga (7/1), pembentukan Direktorat Baru untuk TPPO dan Kekerasan Domestik di setiap Polda ditujukan untuk mencegah dan memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat, terutama perempuan dan anak-anak yang menjadi korban utama dalam kasus kejahatan ini.
"Penguatan kelembagaan juga ditujukan dalam menangani kejahatan siber dengan Badan Siber Polri. Usulan tersebut berangkat dari penilaian bahwa 10 Direktorat Siber yang telah dibangun masih belum cukup untuk menangani kejahatan siber yang meresahkan masyarakat," lanjut Guntur.
Badan Siber Polri diharapkan dapat mengkoordinasikan dan memastikan bahwa penegakan hukum siber dapat dilakukan dengan menghadirkan SDM yang ahli, serta respons yang cepat dalam memberantas ancaman kejahatan siber yang dinamis. Pembangunan Badan Siber Polri merupakan jawaban Ganjar-Mahfud dalam menegakkan kedaulatan digital.
Pemastian otonomi di ranah digital dibutuhkan untuk perlindungan segenap bangsa, baik melalui penjaminan hak-hak digital serta proteksi terhadap kejahatan digital seperti judi online dan penyebaran misinformasi yang marak mengancam masyarakat.
