Anggota Dewan Pakar Timnas AMIN Bambang Widjojanto menyoroti soal potensi pelanggaran pemilu yang bersifat kebijakan. Salah satunya dirinya menyoroti soal bansos.
"Bagaimana kalau pelanggaran itu bersifat kebijakan dan potensi menimbulkan fraud. Misalnya bansos, walaupun ada perdebatan nanti," ujar Bambang dalam diskusi bertajuk 'Titik Rawan Kecurangan dan Platform Peta Kecurangan Pemilu' di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (7/1/2024).
Bambang mengklaim bahwa bansos sekarang jauh lebih banyak diberikan dan dalam periode kampanye. Bansos juga diberikan oleh sejumlah menteri.
"Tapi bansos yang lebih banyak dan lebih besar dari tahun lalu dan itu diberikan dalam periode-periode proses kampanye ini makin besar ini dan kemudian kita sudah melihat ada beberapa orang yang mengatakan bansosnya dari siapa? menteri loh," sebutnya.
Menurutnya, pemberian bansos akan melanggar jika si menteri menyatakan afiliasi pilihan politiknya. Terlebih lagi, dirinya juga tidak tau pemberian bansos oleh menteri itu dilakukan saat cuti atau tidak.
"Kemudian kebijakan bansos yang dipake kan kita kualifikasi itu sebagai pelanggaran kampanye. Ada kebijakan-kebijakan yang punya potensi menimbulkan fraud dan itu dicapturenya di mana?" ucap dia.
"Dan justru kebijakan itu yang biasanya sunyi di ruang ruang hampa tapi baunya ke mana mana. itu yang terjadi," tambahnya.
(ial/dwia)