.webp)
Namun dia meminta agar pemilu tetap berjalan adil. Dia lalu bicara soal kekhawatiran penyalahgunaan kewenangan.
"Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa 'ya, saya berpihak'. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan. Sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil (jujur-adil), kalau buat saya biasa saja," ungkap Ganjar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Oleh sebab itu dia berharap kontrol atas jalannya pemilu yang jurdil harus dilakukan dengan baik. Dia meminta pengawas pemilu tidak takut untuk menindak jika terjadi pelanggaran.
"Kekhawatiran kita adalah ketika semua menyalahgunakan, penyalahgunaan kewenangannya terjadi. Ketika penyalahgunaan kewenangan itu terjadi maka pada saat itu berbahaya. Kontrolnya mesti bagus, Bawaslu nggak boleh takut ya," pungkasnya.
 Foto: Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo. (Kurniawan Fadilah/detikcom) |
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga bicara soal pemilu yang jurdil. Dia mengatakan legacy Jokowi adalah memastikan pemilu berjalan jurdil.
"Legacy seorang pemimpin termasuk presiden itu adalah di dalam tanggung jawab memastikan pemilu dapat berjalan secara demokratis, jujur, adil dan mencegah suatu perlakuan yang tidak adil, mencegah agar aparatur negara, TNI Polri itu beesifat netral," kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (6/1). Hasto menjawab apakah PDIP masih menyakini netralitas Jokowi usai pertemuan Jokowi dengan Prabowo Subianto dan Airlangga Hartarto.
Hasto mengatakan menurut Undang-undang Jokowi dituntut untuk netral. Di mengatakan itu menjadi harapan PDIP.
"Pak Jokowi selaku presiden, kepala negara, kepala pemerintahan, oleh UU dan pranata politik yang baik, norma-norma demokrasi yang baik dituntut untuk netral. Ini yang menjadi harapan dari PDIP dan masyarakat," ujarnya.
Simak selengkapnya komentar PDIP soal Jokowi-Prabowo bertemu empat mata di halaman berikutnya.
