.webp)
"Jadi kalau boleh dikatakan terdapat kelalaian atau ketidakcermatan PPLN Taipei, itu yang paling utama karena tidak memperhatikan jadwal yang sudah ditentukan dalam PKPU," tutur Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (26/12).
Hasyim menyebut PPLN Taipei beralasan pendistribusian lebih awal menghindari situasi di luar kendali kala ada perayaan Tahun Baru China. Atas kasus yang terjadi di Taipei, KPU pusat pun memberikan instruksi kepada PPLN di seluruh dunia untuk mempedomani aturan yang sudah ada.
KPU menyatakan surat suara tersebut rusak atau tidak sah. Polemik ini mencuat pertama kali lewat unggahan di media sosial TikTok yang memperlihatkan surat pemilih capres untuk Pemilu 2024.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasyim mengatakan KPU memang sudah mengirimkan surat suara ke PPLN Taipei sebanyak 230.307 lembar tetapi semestinya didistribusikan ke pemilih pada 2-11 Januari 2024. Sebanyak 175.145 lembar surat suara yang dikirim KPU ke PPLN Taipei diperuntukan bagi pemilih yang menggunakan metode pos. Dari 175.145 lembar surat suara itu, 31.276 di antaranya sudah dikirim PPLN Taipei kepada pemilih.
"Amplop atau surat yang dikirimkan pada gelombang pertama dari PPLN kepada pemilih itu 18 Desember 2023 sebanyak 929 amplop, di dalam 1 amplop terdapat 2 jenis suara, suara presiden dan DPR RI," tutur Hasyim dalam konferensi pers di Kantor KPU, Kamis (28/12).
Pada gelombang kedua, yakni 25 Desember 2023 PPLN Taipei kembali mengirimkan 30.347 amplop lembar suara kepada pemilih. Dengan demikian, total sebanyak 31.276 untuk jenis suara Pilpres dan Legislatif telah didistribusikan ke pemilih di Taipei.
Hasyim mengatakan surat itu dikirimkan tidak sesuai aturan KPU sehingga dikategorikan rusak dan tidak sah dalam perhitungan suara. Hal ini termasuk bagi surat suara yang viral di media sosial TikTok.
(jbr/dhn)
