Balasan Pedas Kubu Anies Kala Urusan TGUPP Dibawa-bawa

Eks Jubir Timses Pertanyakan Track Record Geisz

Anggawira mempertanyakan rekam jejak Geisz Chalifah. Anggawira mengaku tidak melihat adanya proses penilaian dalam penunjukan pejabat di BUMD DKI Jakarta dan TGUPP, dalam seleksi jabatan

Menurutnya, anggota-anggota TGUPP tidak dipilih melalui proses asesmen.

"Ya, saya rasa bisa dicek aja track record-nya Geisz Chalifa secara profesional seperti apa sehingga beliau bisa masuk BUMD-kan. Apakah layak atau tidak track record beliau?" kata Anggawira di Posko Repnas Indonesia Maju, Jakarta Selatan.

"Saya nggak melihat itu ada proses-proses asesor-asesor, TGUPP, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dicek aja temen-temen yang pernah jadi TGUPP dan lain sebagainya, itu mungkin ada rilis juga," lanjut dia.

Jubir AMIN Sentil Anggawira

Jubir AMIN yang juga mantan anggota TGUPP, Tatak Ujiyati menerangkan fenomena 'ordal' yang disinggung Anies yakni soal praktik kolusi korupsi nepotisme (KKN). Dia menyebut Anggawira membelokkan konteks kritik yang dilempar Anies.

"Fenomena ordal, orang dalam, yang dikritik Mas Anies itu adalah praktik kolusi korupsi nepotisme. Di mana orang yang berkuasa merekrut atau mempromosikan keluarga dan atau orang-orang dekatnya ke posisi-posisi kunci tanpa mempertimbangkan kompetensi, pendidikan, dan keahlian mereka," ujar Tatak, kepada wartawan, Minggu (17/12).

"Anggawira sengaja membelokkan fakta untuk mengaburkan substansi kritik Anies atas praktik ordal yang sarat kepentingan personal," sambungnya.

Tatak mengatakan jika seseorang memiliki kompetensi hingga keahlian mumpuni, tidak masuk dalam kategori 'ordal' yang dikritik Anies. Tatak lalu mencontohkan jabatan Menteri yang ditunjuk Presiden.

"Itu tidak dianggap sebagai kasus ordal karena publik tahu latar belakang dan kompetensi mereka selama ini. TGUPP juga begitu. Orang-orang yang dipilih Pak Anies untuk membantu dilihat dari latar belakang pendidikan, kompetensi dan keahlian mereka," katanya.

Tatak juga merupakan mantan TGUPP Anies. Dia mengatakan di era Anies, TGUPP pernah diisi oleh mantan pimpinan KPK, mantan Wakapolri, pimpinan LBH, arsitek, hingga dokter. Anies, lanjut Tatak, juga kenal secara personal dengan sosok yang diangkat sebagai anggota TGUPP.

"Sebagian anggota TGUPP diangkat karena Pak Anies kenal secara pribadi akan kompetensi mereka, sebagian lagi direkrut melalui seleksi terbuka. Apalagi untuk jabatan di BUMD, Pak Anies menerapkan sistem seleksi ketat. Rekrutmen dilakukan terbuka dan ada tim penilai independen yang memberi penilaian dan rekomendasi terhadap para pelamar. Jadi keputusan pengangkatan direksi dan komisaris BUMD dilakukan secara akuntabel," tuturnya.