.webp)
Balasan pedas datang dari Kubu Anies Baswedan usai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) Pemprov DKI Jakarta era 2017-2022 dibawa-bawa. Geisz Chalifah menyemprot balik Eks juru bicara (jubir) Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira.
Anggawira menilai penjelasan Anies dalam debat perdana capres soal orang dalam atau ordal tidak sesuai. Dia mengungkit Anies juga menunjuk orang dekatnya sebagai anggota TGUPP saat menjabat Gubernur DKI Jakarta.
"Bahkan bukan hanya di TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ada orang-orang dalam, dan timses yang masuk," jelas Anggawira pada keterangannya, Sabtu (16/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggawira mengatakan Anies memasukkan orang dekatnya ke posisi Komisaris di BUMD DKI. Ketua Umum Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Indonesia Maju itu menganggap pernyataan Anies soal ordal merupakan bumerang karena apa yang dikatakan dalam debat dianggap dilakukan oleh Anies saat di DKI.
Dia menyebut nama Geisz Chalifah, orang dekat Anies yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PPJA). Lalu, Anggawira menyinggung nama Thomas Lembong yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol.
Selain itu, Anggawira menyinggung nama Usamah Abdul Aziz yang disebut orang dekat Anies yang menjadi Anggota TGUPP DKI, orang dekat Anies lainnya yang disebut adalah Rene Suhardono Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.
"Saya melihatnya menjadi bumerang. 'Orang dalam' ini kan seperti terpercik muka sendiri jadinya," tegas Anggawira.
Balasan Pedas Geisz Chalifah
Geisz menilai Anggawira tidak memahami pernyataan Anies soal ordal. Dia menyebut justru Anggawira yang kerap menggunakan ordal dalam menjalankan bisnisnya.
"Anggawira pemain bisnis di BUMN itu terlalu t*l*l, untuk memahami pernyataan Anies Baswedan. Dia berbisnis di BUMN tentu saja terbiasa menggunakan orang dalam. Makanya dia protes dengan pernyataan Anies," kata Geisz kepada wartawan, Senin (18/12/2023).
Geisz mengatakan selama di bawah Pemprov DKI membantu Anies untuk membereskan fenomena ordal. Dia mengatakan penujukan pejabat Pemprov DKI, termasuk TGUPP dan BUMD telah melalui proses asesmen.
"Namun demikian tidak serta merta tetapi melalui proses asesmen, dengan para panselnya adalah Prof Irham Dilmi, Prof Zaki Baridwan, DR Maruli Gultom, dan mantan KPK Adnan Pandu Praja. Bila tidak kompeten (tidak lolos pansel) sudah pasti tidak diloloskan," ujar Geisz.
"Jadi kalau si t*l*l satu itu bernama Anggawira yang memang terbiasa menggunakan ordal untuk bisnisnya. Jangan samakan dengan kami. Bisnis saya bisnis properti nggak seperti Anggawira yang butuh Ordal untuk berbisnis. Suruh dia ngaca kalau bicarakan tentang Geisz Chalifah," imbuh juru bicara Timnas AMIN itu.
Eks jubir minta track record Geisz Chalifah dicek. Baca di halaman selanjutnya....
Simak juga 'Anies Soroti Kesetaraan Jalan Berbayar dan Tidak Berbayar':
Eks Jubir Timses Pertanyakan Track Record Geisz
Anggawira mempertanyakan rekam jejak Geisz Chalifah. Anggawira mengaku tidak melihat adanya proses penilaian dalam penunjukan pejabat di BUMD DKI Jakarta dan TGUPP, dalam seleksi jabatan
Menurutnya, anggota-anggota TGUPP tidak dipilih melalui proses asesmen.
"Ya, saya rasa bisa dicek aja track record-nya Geisz Chalifa secara profesional seperti apa sehingga beliau bisa masuk BUMD-kan. Apakah layak atau tidak track record beliau?" kata Anggawira di Posko Repnas Indonesia Maju, Jakarta Selatan.
"Saya nggak melihat itu ada proses-proses asesor-asesor, TGUPP, dan lain sebagainya. Itu nanti bisa dicek aja temen-temen yang pernah jadi TGUPP dan lain sebagainya, itu mungkin ada rilis juga," lanjut dia.
Jubir AMIN Sentil Anggawira
Jubir AMIN yang juga mantan anggota TGUPP, Tatak Ujiyati menerangkan fenomena 'ordal' yang disinggung Anies yakni soal praktik kolusi korupsi nepotisme (KKN). Dia menyebut Anggawira membelokkan konteks kritik yang dilempar Anies.
"Fenomena ordal, orang dalam, yang dikritik Mas Anies itu adalah praktik kolusi korupsi nepotisme. Di mana orang yang berkuasa merekrut atau mempromosikan keluarga dan atau orang-orang dekatnya ke posisi-posisi kunci tanpa mempertimbangkan kompetensi, pendidikan, dan keahlian mereka," ujar Tatak, kepada wartawan, Minggu (17/12).
"Anggawira sengaja membelokkan fakta untuk mengaburkan substansi kritik Anies atas praktik ordal yang sarat kepentingan personal," sambungnya.
Tatak mengatakan jika seseorang memiliki kompetensi hingga keahlian mumpuni, tidak masuk dalam kategori 'ordal' yang dikritik Anies. Tatak lalu mencontohkan jabatan Menteri yang ditunjuk Presiden.
"Itu tidak dianggap sebagai kasus ordal karena publik tahu latar belakang dan kompetensi mereka selama ini. TGUPP juga begitu. Orang-orang yang dipilih Pak Anies untuk membantu dilihat dari latar belakang pendidikan, kompetensi dan keahlian mereka," katanya.
Tatak juga merupakan mantan TGUPP Anies. Dia mengatakan di era Anies, TGUPP pernah diisi oleh mantan pimpinan KPK, mantan Wakapolri, pimpinan LBH, arsitek, hingga dokter. Anies, lanjut Tatak, juga kenal secara personal dengan sosok yang diangkat sebagai anggota TGUPP.
"Sebagian anggota TGUPP diangkat karena Pak Anies kenal secara pribadi akan kompetensi mereka, sebagian lagi direkrut melalui seleksi terbuka. Apalagi untuk jabatan di BUMD, Pak Anies menerapkan sistem seleksi ketat. Rekrutmen dilakukan terbuka dan ada tim penilai independen yang memberi penilaian dan rekomendasi terhadap para pelamar. Jadi keputusan pengangkatan direksi dan komisaris BUMD dilakukan secara akuntabel," tuturnya.
(idn/idn)
