Pro Kontra Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden Jika RUU DKJ Disahkan

Fraksi Golkar Usul Gubernur Jakarta Dipilih Presiden

Salah satu pihak yang menyuarakan usulan seperti pada RUU DKJ tersebut yakni Fraksi Golkar. Usulan agar gubernur dipilih Presiden itu disampaikan oleh perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR RI, Firman Soebagyo, saat rapat Baleg DPR RI.

Dia awalnya berbicara soal harus ada kejelasan terkait kekhususan Jakarta dalam RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta.

Dia mengusulkan agar Jakarta nantinya dibentuk menjadi kota administratif penuh. Menurut dia, gubernurnya akan dipilih oleh presiden.

"Apabila Jakarta ingin dijadikan pusat perdagangan domestik dan internasional, maka sebaiknya Provinsi Jakarta dapat dibentuk jadi kota administratif penuh, di mana dalam tata kelola pemerintahan, gubernur ditetapkan oleh presiden dan bertanggung jawab penuh kepada presiden," ucapnya saat menyampaikan pandangan mini fraksi, di ruang rapat Baleg DPR RI, Senin (4/12).

"Ini akan memudahkan dalam pengelolaan pemerintahan karena dalam proses perdagangan penuh butuh pelayanan cepat dan tidak birokratif," imbuhnya.

Masinton Menolak

Salah satu pihak yang menolak aturan tersebut yakni anggota DPR Fraksi PDIP Masinton Pasaribu. Masinton menegaskan tidak setuju draf RUU DKJ itu mengatur penunjukan, pengangkatan, dan pemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur DKJ dilakukan oleh presiden.

"Setelah Jakarta tidak lagi menjadi daerah khusus ibu kota, saya tidak setuju jika Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Khusus Jakarta ditunjuk, diangkat, dan diberhentikan oleh presiden," kata Masinton dalam cuitannya seperti dilihat, Selasa (5/12).

Baca penolakan lainnya di halaman berikutnya.