.webp)
Capres nomor urut 3, Ganjar Pranowo, mengatakan diperlukan penanganan khusus untuk tindak pidana perdagangan orang. Dia mengatakan saat menjabat Gubernur Jawa Tengah (Jateng), dirinya pernah menangani kasus perdagangan orang dengan korban warga Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami pernah menangani (TPPO) kebetulan dari NTT. Dia di Semarang di latih kerja, alasan akan dikirim ke salah satu tempat di Indonesia, tapi ternyata trafficking,TPPO," kata Ganjar di Sinode Gereja, Kupang, NTT, Jumat (1/12/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ganjar menyebut TPPO harus ditangani dengan kerjasama antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum. Ganjar lalu jug menuturkan kerjasama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum perlu diperkuat untuk menangani kasus-kasus TPPO ini.
"Maka kita handle dan ini penting, partisipasi satu antara pemerintah daerah dan penegak hukum. Butuh kerja sama antara penegakan hukum dengan pemerintah daerah, kita siapkan shelter-shelter yang menangani dan tentu laporan masyarakat," paparnya.
Maka, kata Ganjar, juga perlu adanya layanan-layanan khusus bagi masyarakat untuk melapor terkait TPPO. Menurutnya, jika menerima laporan-laporan itu, pemerintah pun akan cepat bertindak.
"Betul-betul mesti ada satu layanan yang masyarakat bisa melapor, sehingga kita bisa merespons dengan cepat. Musti ada kesadaran di publik untuk satu mau melaporkan, dua mau bertindak dengan cepat," tuturnya.
"Saya ceritakan pengalaman kami menangani itu, kebetulan dari warga NTT dan sudah selesai, sudah diputus. Maka ya kita meski tegas soal itu (TPPO)," imbuh dia.
Simak juga 'SBY Buka Suara soal Forum Pendiri Demokrat Dukung Ganjar-Mahfud':
