.webp)
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberikan nilai 5 dari 10 terkait penegakan hukum di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Penilaian Ganjar itu pun menuai balasan dari partai pendukung Jokowi.
Pernyataan itu awalnya disampaikan Ganjar dalam Sarasehan Nasional Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Negeri Makassar (UNM), Sabtu (18/11). Saat itu salah satu panelis yaitu Zainal Arifin Mochtar bertanya ke Ganjar.
"Terakhir misalnya sebelum ribut-ribut Mas Ganjar masih memberi penilaian penegakan hukum Indonesia itu baik, sekitar 7 sampai 8. Dengan kondisi sekarang ketika keadaan berubah dan Mas Ganjar memakai baju hitam, apakah nilai itu menurun?" tanya pria yang karib disapa Uceng itu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Turun," ucap Ganjar.
Ganjar diberi pertanyaan kembali, mengapa menurutnya penegakan hukum di Indonesia mengalami penurunan. Ganjar mengungkit putusan MK.
"Kasus kemarin kan menelanjangi semuanya dan kita dipertontonkan soal itu, itu sebenarnya," ujarnya.
Alasannya, menurut Ganjar, dari putusan tersebut dinilai sarat intervensi dan terlihat jelas. "Rekayasa dan intervensi. Yang membikin kemudian intervensi menjadi hilang, yang imparsial menjadi parsial," ucapnya.
Zainal Arifin Mochtar kembali bertanya kepada Ganjar, berapa nilai yang diberikan atas kinerja penegakan hukum, HAM, hingga korupsi dalam pemerintahan Jokowi. Ganjar menyebut turun, menjadi 5.
"Dengan kasus itu jeblok," sebut Ganjar.
"Kira-kira berapa poinnya? 1-10?" tanya Uceng lagi.
"5," kata Ganjar yang disambut riuh hadirin.
Partai-partai pendukung Jokowi pun lantas buka suara terkait penilaian Ganjar. Mereka justru menunjuk Mahfud Md, cawapres Ganjar.
Simak Video 'Alasan Ganjar Beri Nilai 5 Penegakan Hukum Era Jokowi':
Baca di halaman berikutnya.
