Hasto Pamer Tranformasi PDIP Hingga Jadi Penguasa ke Delegasi CALD Party

Lalu pada kongres partai keempat di 2015, dirumuskan platform partai untuk meletakkan landasan Trisakti Soekarno. Jelang kongres tersebut, PDIP mengubah mekanisme penetapan ketua, sekretaris, dan bendahara partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dari pemilihan langsung, menjadi pemilihan berdasarkan sistem merit.

"Pada periode 2014-2019, PDI Perjuangan menduduki pemerintahan setelah pada dua periode sebelumnya mengambil sikap menjadi oposisi di pemerintahan," ucapnya.

Melalui Pemilu langsung, PDIP melihat adanya praktik politik uang dalam pemilihan pimpinan Partai. Menurutnya, dampak praktik itu sangat merugikan Partai. Apalagi, perubahan mendasar dilakukan pada sistem merit. Caranya, dengan mengajukan calon dari tingkat paling bawah dalam struktur partai.

"Misalnya saja ada 20 calon yang diajukan di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Partai memberikan tes tertulis terkait ideologi, platform partai, dan program strategis partai. Pada saat yang sama juga dilakukan psikotes yang kami lakukan bekerjasama dengan Ikatan Ahli Psikologi Indonesia, termasuk wawancara mendalam melalui studi kasus," kata dia.

"Dari 20 orang tersebut, dipilih lima kandidat terbaik. Kemudian melalui Rapat Paripurna DPP (Dewan Pimpinan Pusat) dipilih tiga calon terbaik dan dikembalikan ke daerah untuk dipilih. Dengan beranggotakan tiga orang terbaik ini, diadakan musyawarah regional untuk provinsi, dan musyawarah cabang untuk kabupaten/kota," sambung Hasto.

Dengan menerapkan instrumen sistem merit dan musyawarah tersebut, dia menyakini bahwa politik uang praktis bisa diberantas. Hal itu bisa dilihat bagaimana partai semakin solid dan pemilihan pimpinan saat itu hanya memerlukan biaya psikotes sebesar Rp 1,4 juta (di 2014) dan 2019 ketika sistem diterapkan kembali hanya Rp 606 ribu karena dilakukan secara online.

Dampak lainnya, partai bergerak solid dan cepat membangun kantor partai secara gotong-royong. Hasilnya, 127 kantor partai baru mampu dibangun dalam dua tahun terakhir.

"Jadi bahwa, saat ini PDI Perjuangan mempunyai dua sekolah partai, beserta 146 kantor. Semuanya milik atas nama partai dan tidak bisa dijual. Demi menjaga aset partai, PDI Perjuangan membangun sistem yang kemudian ditetapkan standarisasi melalui mutu ISO manajemen dan manajemen aset ISO," jelasnya.